JALAN POROS PALLANGGA KE MALAKAJI PASCA BENCANA, RUSAK DAN MEMPERIHATINKAN

 

Reformasiaktual.com//KAB.GOWA- Keluhan pengguna jalan sepanjang poros pallangga ke Malakaji, sepertinya tak ditanggapi oleh Dinas Pekerjaan umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Bacaan Lainnya

Semenjak bencana alam yang menimpa di Kab. Gowa, jalan yang menghubungkan Kab. Gowa dan Kab. Jeneponto, masih terlihat rusak parah. Pengguna jasa jalan poros provinsi tersebut, tidak sedikit mengeluh akibat seringnya mengalami kerusakan mobil mau kendaraan bermotor lainnya.

Walaupun telah dua kali dikucurkan anggaran yang berkisar puluhan milliar, namun nampak apa yang dilakukan, satu dua tahun yang lalu, belum juga dinikmati, sudah hancur berantakan.


Salah seorang supir Baco mengatakan. ” Kami sebagai sopir angkutan kebutuhan masyarakat kota makassar. Seperti sayur sayuran dan hasil bumi lainnya. Merasa tidak ada jalan lain yang lebih dekat ke makassar selain jalur poros Malakaji Pallangga”, ucapannya.

Selain itu Baco menambahkan, dalam kondisi jalan buruk seperti ini, kami selalu mengalami kerusakan patah as dan onderdil mobil lainnya. Kami tidak melakukan aktivitas pengangkutan, sayuran kami akan membusuk jika tidak diantar ke pasar pasar, ucap Baco dengan nada mengeluh

Aktivis LSM Anti Korupsi Indonesia Sulawesi selatan Syarifuddin Sultan yang melihat dan mendengar langsung keluhan para pengguna jalan menaggapi. ” Beginilah jadinya, jika oknum yang di percayakan melaksanakan amanah Undang Undang  tidak bertanggung jawab. Melaksanakan proyek negara yang diduga dengan sesuka hatinya, yang mereka kejar keuntungan besar di banding kwalitas kerja yang baik”,ucap Syarifuddin dengan ketus.

Selain itu, Syarifuddin Sultan yang juga Ketua DPD LSM Anti Korupsi Indonesia Sulawesi Selatan menambahkan,”apa yang dilaksanakan pemerintah ini, tujuannya untuk tidak menyusahkan rakyat akan tetapi dengan hasil kerja dilapangan seperti ini, anggaran triliunan pun tiada gunanya,  mereka menganggap, anggaran itu dari nenek moyangnya, itu pajak rakyat yang setiap tahunnya pemerintah tagih ke rakyat  dimana lagi pajak retribusi dan lain sebagainya”, ucapnya.


Di komfirmasi ke pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang letak kantornya di jalan Pettarani , namun sayang seribu kali sayang, kami hanya bagaikan bola pimpong yang oper kesana kemari. Tidak satupun phak  yang ada di dalam kantor yang megah tersebut berani memberikan keterangan,sampai berita diterbitkan tim belum mendapat keterangan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

 

(/Tim Sulsel RA/ Syarif)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *