Reformasiaktual.com//Probolinggo – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran
Namun sungguh naas seorang nenek di usianya yang sudah tidak muda lagi sebut saja Nenek Nur Babun di Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dalam mengalokasikan dana Bantuan Sosial (Bansos) Nenek tersebut tidak masuk dalam program tersebut.
Salah satunya yang ditemukan dari hasil penelusuran awak media Reformasi Aktual seorang warga lansia Nenek Nur Babun yang tinggal di Dusun -Jurangan RT./012 RW./02 Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ternyata yang bersangkutan mengaku sampai hari ini tidak pernah merasakan bantuan seperti BPNT atau bantuan yang lain.
Nenek renta tersebut menderita kelumpuhan selama 5 tahun, namun iya merasa heran kenapa dirinya tidak mendapat bantuan apa-apa baik pemerintah pusat daerah dan Pemdes setempat, bahkan ironisnya kartu ATM miliknya diambil oleh oknum perangkat Desa.
Dirinya hanya bisa menangis dan bertanya-tanya dalam hati, ketika mendengar dan melihat tetangganya mendapatkan bantuan BPNT atau PKH, padahal warga yang lain banyak yang lebih mampu dari saya tapi mereka mendapat bantuan dengan kondisi ekonominya jauh lebih mampu dari dirinya.
Nenek (Nur Babun) mengatakan apakah bantuan dari pemerintah itu hanya untuk warga yang mampu saja pak? Apakah orang seperti saya yang miskin dan sakit lumpuh tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah pak?” ungkap Nenek Nur Babun sambil menangis kepada tim awak media Reformasi Aktual di kediamanya,Rabu – 29 desember – 2021.
Di tempat berbeda awak media mewawancarai Beberapa Tokoh masyarakat Desa Blado Kulon mengatakan desa sini sangat memprihatinkan terhadap jalannya roda pemerintah yaitu di Desa Blado Kulon, fungsi pemerintahan desa itu bukan hanya menjadi penyalur bantuan dana sosial dari pemerintah pusat, bukan pula hanya menuggu dana DD yang dikucurkan ke desa, akan tetapi ada fungsi yang lebih substansi lagi bagaimana desa itu proaktif terhadap perkembangan desa, mengingat Pemerintah Desa dekat dengan rakyat, tentunya lebih peka lagi terhadap perkembangan di tengah-tengah masyarakat apalagi saat ini warga masih di landa wabah covid 19 yang belum berahir”,ungkapnya.
Lebih lanjut,”mereka pun memberi sorotan terhadap permasalahan yang ada karena Pemerintah Desa saat itu terkesan menutup mata dan tidak ber fungsi dalam menjalankan tugas dan fungsi kekuasaanya, apalagi menyangkut soal kemanusiaan.
“Tidakkah Pemerintah Desa terketuk hatinya melihat kondisi Nenek Nur Babun yang mengalami sakit sudah bertahun tahun dengan kondisi memprihatinkan, ironisnya Nenek Babun sama sekali tidak mendapat bantuan baik BPNT atau PKH, lantas apa fungsi dan tugas pemerintah desa?”ujarnya kepada awak media di kediamanya Rabu 29- Desember /2021).
Awak media berusaha menghubungi sala satu pendamping TKSK kusus Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan, lewat pesan Whatsapp ia menjawab dan ia mengatakan hanya bilang munggo, namun setelah mau di tindak lanjuti terkait kebenaran informasi tersebut oknun TKSK tersebut sudah tidak bisa di hubungi, sambil menunggu kabar dari oknum TKSK awak media bergegas menuju rumah oknum prangkat desa, inisial (Asr) agar mendapat penjelasan terkait Nenek Nur Babun, sesampai di sana yang bersangkutan tidak ada ditempat, yang ada hanya istri dari prangkat desa ia mengatakan kalau Nenek Nur Babun sudah pernah di usulkan terkait hasilnya saya nggak tau juga pak”, ungkap istri dari prangkat tersebut’ dan istri prangkat tersebut sempat memberi nomor handphone namun saat di hubungi nomor tersebut tidak bisa dihubungi, sampai berita ini terbitkan tidak satupun pihak pihak terkait ) bisa dihubungi, pungkasnya”
Dan tim Reformasi Aktual masih akan mencari informasi kepada pihak-pihak yeng berkompeten.
Ibrahim
