Reformasiaktual.com//Jayapura — Ketua Sinode Gereja Kristen Nazarene (GKN) sekaligus Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Gereja Jayapura (PGGJ) Kabupaten Jayapura, Pendeta George Sorontouw, M.Th, menyampaikan pesan Paskah kepada umat Kristen di Papua. Yesus Kristus datang ke bumi membawa kedamaian dan ketenteraman, sebagaimana didalam Yohanes 10 ayat 10.
“Aku datang memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan.” Orang mempunyai hati yang damai sejahtera ini juga akan menolong dia untuk kehidupan secara lahiriah. Oleh sebab itu, Paskah harus dimaknai bukan membangun permusuhan diantara setiap manusia yang berbeda sekalipun, karena Yesus Kristus tak membawa permusuhan.
Sementara itu terkait Tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua menjadi RUU inisiatif DPR. Yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah pada 12 April 2022 lalu.
Ketua Sinode Gereja Kristen Nazarene (GKN) sekaligus Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Gereja Jayapura (PGGJ) Kabupaten Jayapura, Pendeta George Sorontou, MTh kepada pers di Sentani, Selasa (19/4/2022), menjelaskan dengan lahirnya 3 RUU DOB di Papua dengan sendirinya membawa manfaat dan urgensi bagi masa depan Papua menjadi lebih baik, terutama di tujuh wilayah adat yang ada di Papua, yakni Tabi-Mamta, Saereri, Mee Pago, La Pago dan Animha.
“Wilayah adat Tabi Saereri biarkan orang Tabi Saereri memimpin dirinya sendiri. Di wilayah adat Mee Pago dan La Pago biarkan orang Mee Pago dan La Pago memimpin dirinya sendiri. Demikian pula wilayah adat Animha biarkanlah orang Animha yang memimpin dirinya sendiri dan seterusnya,” jelas Sorontou.
Dikatakannya, dengan lahirnya tiga RUU DOB di Papua juga menguntungkan, karena akan muncul banyak regulasi keuangan, yang turun ke orang-orang Papua itu sendiri.
Namun demikian, ujar dia, persoalannya hari ini adalah bagaimana orang Papua menyikapi berkat – berkat itu.
“Semoga dengan dieksekusinya DOB di Papua ini melahirkan Peraturan Pelaksana (PP), yang memback-up, sehingga tak terjadi kecolongan-kecolongan, seperti pada 25 tahun lalu, yang menyebabkan timbul kecurigaan dan konflik dimana-mana seakan-akan orang Papua tak perna menerima dana Otsus,” terangnya.
Padahal, tuturnya, sebenarnya dana Otsus yang dialokasikan pemerintah pusat ke pemerintah Papua lebih dari mencukupi sejak Otsus lahir pada tahun 2002 silam.
“Kalau saya lihat Menteri Keuangan bicara itu kita malu sekali dengan uang yang banyak, tapi orang Papua sampai hari ini tinggal begini terus,” ucapnya.
Menurutnya, dengan satu provinsi saja dia bisa menghidupkan puluhan kabupaten/kota yang ada di Papua ini.
“Bagaimana kalau besok dia mekar jadi empat, dimana tiga sudah dimekarkan tambah satu induk ini menjadi empat. Artinya satu provinsi akan mengelola kurang lebih 10 kabupaten,” katanya.
Ia tak henti-hentinya terus berdoa, menggumuli dan mendorong umat, agar senantiasa mensyukuri berkat berkat Tuhan yang dikirim melalui pemerintah pusat ini benar-benar dimaknai, supaya orang Papua bisa jadi tuan diatas negerinya sendiri.
Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Kristen Nazarene (GKN) Pendeta George Sorontouw, M.Th, mengusulkan agar dana Otsus Jilid 2 disalurkan langsung kepada setiap Orang Asli Papua (OAP).
“Saya lebih setuju, jika dana Otsus dikasih per kepala OAP, supaya mereka bisa mengerti Otsus seperti ini. Inilah keberpihakan pemerintah pusat kepada OAP,” jelas Ketua Sinode GKN Pendeta George Sorontou, M.TH
Pendeta George Sorontouw,M.Th menjelaskan, pihaknya setuju pelaksanaan Otsus Jilid 2, tapi pemerintah pusat sebaiknya mengubah sistem penyaluran dana Otsus, yang pada Otsus Jilid 1 dikelola pemerintah daerah, maka pada pelaksanaan Otsus jilid 2 disalurkan langsung kepada setiap individu OAP.
“Total dana Otsus setiap tahun berapa, dikalikan jumlah penduduk OAP lalu berapa hak mereka,” terangnya.
“Jika dana Otsus itu dia cuma turun di pemerintah mungkin mereka bisa atur yang lebih sistematis. Apakah akan turun per keluarga, per kepala atau mulai dari kampung. Jadi orang tak lagi bilang latihan lain main lain,” ujarnya.
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Gereja Jayapura (PGGJ) Kabupaten Jayapura ini mengutarakan penyaluran dana Otsus bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah, tapi juga tanggungjawab pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat juga memback-up, supaya bisa tahu dana Otsus ini dia lari dan jatuh kemana. Kadang- kadang yang terjadi uang beli uang atau seperti isi di garpu dalam perjalanan dia jatuh di jalan baru Jakarta bayangkan sampai ke Papua tinggal setetes di depan,” ungkapnya.
“Itu yang dorang juga harus menghargai, kalau itu memang haknya orang Papua kasih utuh sudah, supaya OAP juga bisa rasakan dana Otsus,” katanya.
Pendeta Sorontouw, M. Th menegaskan, harapan OAP hari ini adalah Otsus tak hanya sebuah janji belaka, tapi wajib dipraktekan atau ada realisasinya.
Menurutnya, sejak Irian Barat masuk ke pangkuan NKRI, sebenarnya ada janji-janji dari Bapak Bangsa Indonesia atau The Founding Fathers, supaya Papua lebih diperhatikan.
“Jika dana Otsus itu bisa turun dan dialokasikan, untuk kepentingan OAP, karena dengan cara begini, maka akan lebih banyak lebih menolong ketimbang dana Otsus ini ada di pemerintah dan tak jelas turun kemana, bikin apa, buat apa dan segala macam,” tegasnya.
“Kalau kita lihat infrastruktur lancara aman baik dimana mana, tapi manusianya tidak demikian,” tegasnya lagi.
Pendeta George juga bersyukur dan mengajak seluruh masyarakat Papua memaknai berkat Tuhan.
“Saya bersyukur dan juga sebagai umat yang saling menjaga toleransi umat beragama, hal yang tidak kalah penting harus di pikirkan di samping Percepatan pembangunan, Otsus Jilid 2 dan Rencana Pemekaran wilayah DOB adalah menjaga masyarakat tetap hidup rukun damai di tanah Papua,” tutup Sorontouw.
(RT/AM)
