Reformasiaktual.com//MEDAN- Progresive Democracy Watch (PRODEWA) Sumatera Utara menggelar diskusi publik tentang rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara Baru telah di sahkan oleh DPR RI menjadi Undang-undang. Beragam respon dan tanggapan dari masyarakat perihal program mercusuar yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi ini.
Dalam diskusi tersebut, hadir Sekretaris BPD HIPMI Sumut, S.F Yudha mendukung Ibu Kota Negara baru, yang menjelaskan banyak potensi dan peluang pengembangan ekonomi jika Ibu Kota Negara di pindah. Dan mengubah kultur pembangunan kerja yang sangat padan dan central di jakarta, sehingga pemerintah perlu berbenah dengan menghadirkan Ibu Kota Negara yang baru.
“Ibu Kota Negara yang baru akan mampu mendistribusikan perekonomian yang selama ini berpusat hampir 60% hanya dipulau Jakarta dan Pulau Jawa. HIPMI akan terus mendukung langkah pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ini”. Ujar Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera itu
Pengamat Politik sekaligus Akademisi Dr.Warjio menyatakan bahwa banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ini.
“Kalau dilihat dari aspek Politik Pembangunannya, tentu pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Hanya saja jangan sampai, pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ini hanya menjadi pemindahan masalah yang ada di Jakarta kemudian di Pindahkan ke Kalimantan Timur. Kalau mau pemerataan ekonomi terjadi, harusnya yang diperkuat adalah potensi wilayah Otonom satu daerah. Misalkan saja Amerika Serikat yang sangat memberikan keleluasaan kepada wilayah otonomnya, sehingga perekonomiannya tidak terpusat disatu daerah. Nah, sekarang RUU itu sudah di Sah kan menjadi Undang-undang, maka kita harus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara yang Baru” ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU itu
Ketua JPRMI Sumut, Abdul Jalil Ritonga menegaskan momentum pemindahan Ibu Kota Negara ini terkesan mendesak dan timing waktunya tidak tepat. Dalam pandangan yang lebih besar berpendapat, tidak menjadi aib pembangunan IKN jika harus semua itu di tunda.
Negara ini sedang tidak baik-baik saya tuturnya.
“Kita berharap kondisi ekonomi saat ini harus diperhatikan saat kita mau memindahkan Ibu Kota Negara. Pasca Covid-19 ini, 1 dari 6 pemuda Indonesia kehilangan pekerjaannya. Jangan sampai karena pembangunan berfokus pada Ibu Kota Negara yang baru, sektor perekonomian yang lain tak menjadi concern” ujar Abdul Jalil Ritonga
Dahlan Ginting, Ketua SBBI Sumut mengatakan, dengan adanya Ibu Kota Negara yang baru, tentu akan membuka lapangan pekerjaan. Dan Buruh akan berkembang juga disana, tentu kalau ada dampak positifnya terhadap buruh, kita akan dukung.
“Melalui forum ini saya sampaikan, mahasiswa dan buruh adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjuangan perjalanan bangsa ini. Saya mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk lebih memiliki landasan kajian yang jelas ketika mau menolak pemindahan Ibu Kota. Kalau berdasarkan hasil kajian mahasiswa pemindahan Ibu Kota ini membawa dampak buruk dan harus ditentang, maka Buruh siap membersamai mahasiswa. Namun, disisi lain, saya melihat dengan pemindahan Ibu Kota Baru ini, akan memberikan peluang pekerjaan yang luas bagi kaum buruh. Maka dari itu saya mendukung dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara yang Baru ini” ujar Tokoh Buruh Sumatera Utara itu.
Hadir juga sebagai peserta diskusi, Ince mahasiswa S3 Fakultas Ekonomi USU asal Papua. Beliau menyambut baik dan mendukung adanya pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan menjadi sesuatu yang sangat fundamentalis agar Ibu Kota Negara terus di lanjutkan. Somoga dengan hadirnya Ibu kota Negara berdampak besar bagi pembangunan Indonesia khususnya masyarakat papua. Ince Wea penasehat Ikatan Mahasiswa Papua (IMP).
Diakhir kegiatan diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar peserta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru dengan sejumlah harapan antara lain terbukanya peluang lapangan kerja melalui investasi, pemerataan pembangunan dan peningkatan persatuan dan kesatuan.
(Rizky Zulianda)*
