KAB.KERINCI//-Reformasiaktual.com-Pembagian Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)Desa Ujung Ladang Kecamatan Gunung Kerinci Provinsi Jambi disaksikan oleh Babinsa dan anggota Polsek Gunung Kerinci juga para Staf Desa serta diawasi oleh Pendamping Desa Ujung Ladang juga pendamping dari kecamatan, jumat Tgl 22/04/2022.
Pembagian dana BLT Desa Ujung Ladang sangat lah terbuka dan diberikan kepada masyarakat dengan jumlah kuramg lebih 68 orang dari yang tidak menerima bantuan BST PKH dan bantuan lain-lain nya dari pemerintah pusat.
Ada juga masyarakat yang tidak layak menerima bantuan dana BLT seperti yang diberitakan oleh media gardaterkini.com bahwa R menyebut pembagian dana BLT Desa Ujung Ladang tidak tepat sasaran dan pengelola dana desa tidak secara transparan itu adalah tidak benar bantahan Kepala Desa Ujung Ladang Holmeri Saldi kepada media ini.
Masyarakat Desa Ujung Ladang berinisial R menyebarkan isu yang tidak benar melalui media gardaterkini bahwa pembagian dana BLT tidak tepat pada sasaran nya, apa kah mungkin seperti dia sendiri mau mendapatkan dana BLT sedangkan dia masih muda dan mempunyai rumah yang layak huni dan mempunyai toko obat juga salah satu honorer, itu tidak mungkin, sedangkan ada masyarakat yang lebih layak untuk menerima nya,kalau ada masyarakat yang tidak menerima bantuan dana BLT, berarti dia mendapatkan bantuan dari yang lain, kalau ada yang mendapatkan bantuan tumpang tindih itu pemerintah pusat yang mendata bukan data dari saya, nanti saya lakukan untuk perubahan data, “ungkap Holmeri.
Lanjut Holmeri, masalah ada keluarga saya yang menerima bantuan dana BLT memang dia layak untuk menerima nya, memang rata-rata keluarga saya orang yang tidak mampu, kalau masalah terbuka nya pengelola dana desa nanti saya tempelkan semuanya, sekarang data belum disiapkan semuanya.
Di desa Saya paling yang tidak mendapatkan bantuan sebanyak 12 KK, selebihnya mendapatkan bantuan, baik dari kabupaten atau dari pusat, saya juga mempunyai bukti-bukti penerima dan saat pembagian dana disaksikan lansung oleh aparat hukum dan juga pendamping desa, pungkas Holmeri.
(Arifin)
