Reformasiaktual.com//CIMAHI, – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi mengikuti Rapat Kerja Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2021 bersama Komisi V DPRD Jabar. Rapat kerja ini digelar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah VII, Jln. Baros No.64, Kota Cimahi, Selasa (28/6/2022).
Kadisdik memaparkan, Disdik Jabar mampu mencapai sasaran strategis, mulai dari aksesibilitas mutu hingga tata kelola pendidikan melalui layanan khusus. “Sudah ada 6 sekolah luar biasa (SLB) yang berubah status menjadi negeri dan penambahan 2 sekolah menengah atas (SMA) di Jabar. Tahun ini, menyusul akan ada sekolah menengah negeri di Jabar,” tutur Kadisdik.
Kebijakan strategis tahun kemarin, lanjut Kadisdik, dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah untuk satuan pendidikan, telah berhasil menerbitkan 35 sekolah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Hal ini mendapat tanggapan positif dari Kemendikbudristek dan Kemendagri, termasuk kurikulum Pendidikan Antikorupsi, Antiradikalisme, dan kurikulum Mitra Industri. Mudah-mudahan berdampak signifikan bagi pendidikan di Jabar,” harapnya.
Menurut Kadisdik, kebijakan strategis tersebut sebagai upaya mencapai peningkatan aksesibilitas, mutu, dan tata kelola pendidikan yang profesionalisme serta akuntabel.
Selain kebijakan strategis, Kadisdik juga memaparkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022, skema, realisasi, dan rekapitulasi anggaran tahun 2021, pendaftaran beasiswa Jabar Future Leaders (JFLS) 2022 serta kerja sama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
Rapat kerja yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Jabar, Kepala Cadisdik Wilayah VII, Firman Oktora ini diisi audiensi dengan seluruh peserta.
Eri
