Reformasiaktual.com // Jakarta – Ketua Umum JMSI Teguh Santosa menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Quo Vadis Jakarta Paska Anies” yang digelar Jakarta Initiative di Pondok Rangi Resto and Coffe, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis (28/7).
Ketua Umum JMSI Teguh Santosa menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Quo Vadis Jakarta Paska Anies” yang digelar Jakarta Initiative di Pondok Rangi Resto and Coffe, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis (28/7).
Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta akan dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur hingga pelaksanaan Pilkada Serentak pada November 2024.
Warga Jakarta mengkhawatirkan tren pergerakan Jakarta berhenti atau mundur bila tidak dipimpin oleh figur yang tidak dikenal, yang tidak diyakini bisa menerima aspirasi rakyat, atau figur yang kejujurannya diragukan.
Demikian disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Quo Vadis Jakarta Paska Anies” yang digelar Jakarta Initiative di Pondok Rangi Resto and Coffe, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis (28/7).
Teguh mengatakan, dirinya cukup optimistis Jakarta akan baik-baik saja walaupun nanti Anies tidak lagi memimpin Jakarta. Keyakinan ini karena menurutnya, Anies berhasil membangun mental warga.
“Saya optimistis, masa depan Jakarta akan baik-baik saja, dengan atau tanpa Anies Baswedan. Kalau kita mengatakan kepada Anies, ‘tanpa Anda Jakarta akan rusak’, dia pasti akan kecewa (pada pernyataan Anda). Karena itu berarti Anda mengatakan, bahwa ia gagal membangun mental warga Jakarta,” ujar Teguh.
“Anies bukan orang yang mengejar pembangunan fisik. Dia sedang mengajarkan kepada kita dan meyakinkan kita bahwa dalam demokrasi yang paling penting adalah manusianya. Namanya juga demos dan cratos, rakyat memimpin,” sambungnya.
Mengenai siapa tokoh yang pantas mengemban amanah sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta nanti, Teguh mengatakan, ada beberapa nama yang disebut-sebut pantas.
“Di Kementerian Dalam Negeri ada banyak pejabat yang dapat diandalkan dan pernah mendapat kepercayaan memimpin di beberapa provinsi. Ada yang telah melakukan tour of duty yang cukup memadai,” kata dia.
“Insya Allah Pj. Gubernur DKI Jakarta nanti bisa amanah. Kalaupun kita meragukan sifat amanahnya, bukan salah kita. lakukan saja. Kewajiban kita sebagai rakyat untuk meragukan pemimpin. Itu biasa, dan kita wajib mengontrolnya dengan cara-cara yang baik. Kita berharap orang itu bisa dipercaya, Jakarta tetap aman, dan trennya tidak mundur ke belakang. Jangan mundur ke masa sebelum Gubernur Anies, baik fisik maupun suasana kebathinan,” urai Teguh.
Idealnya, sambung dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta ini, Pj Gubernur DKI Jakarta harus punya jarak dengan yang ada sekarang. Di sisi lain, bila terlalu politis, maka terlalu berisiko.
“Sebaiknya memang birokrat murni. Tugasnya menjaga agar dalam masa transisi yang menurut kita terlalu panjang, tidak terlalu banyak simpangan dan atraksi yang bisa keluar dari apa yang kita harapkan,” demikian Teguh Santosa.
(Adju)
