Reformasiaktual.com//BOGOR-
Lembaga Swadaya Masyarakat Markas Pejuang Bogor (LSM MPB) Atiek Yulis Setyowati angkat bicara terkait agen e-warung penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dan agen e-warong sebagai penyedia komoditi menggunakan praktek atau sistem pemaketan sembako yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), sehingga seolah tidak diberikan kebebasan untuk memilih komoditi sesuai kebutuhan dan nominal bantuan yang ada. Atiek Yulis Setyowati selaku ketua MPB pinta agen e-warong di Stop.
Sebelumnya warga keluhkan penyaluran bantuan pangan non tunai ( BPNT) di wilayah tanjungsari, kabupaten Bogor yang sudah di kemas (pemaketan) sedangkan keinginan masyarakat memilih sesuai kebutuhannya.
Jelas Atiek selaku ketua Lembaga Markas Pejuang Bogor (MPB) menurutnya melanggar pedoman umum (Pedum) penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT), pihak TKSK seharusnya menegur,
“Seharusnya TKSK melarang adanya dipaketkan dan itu harus di stop,”Tegasnya Atiek Yulis Setyowati kepada awak media melalui pesan singkat Whatsapp
Namun menurut Atiek, TKSK sudah tidak lagi di berikan kewenangan, “Sekarang sudah tidak punya peran dalam bantuan sembako pangan lagi, jadi yang dilarang bukan staf desa sebagai agen e warung saja tapi jelas dilarang bagi agen e warung pengambilan BPNT dengan cara dipaketkan,”Pungkasnya
Atiek pun menilai hal tersebut terjadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga terjadi penggiringan KPM untuk tarik saldo terlebih dulu namun tidak di bolehkan. Tapi banyak terjadi oleh oknum.”
Dalam hal seperti ini, Para oknum harus dibuat jera, karena sudah merugikan para KPM.”Imbuhnya
Sesuai edaran dari sekertaris daerah (sekda) kabupaten Bogor no 466/466 -Dinsos tgl 15 Agustus 2022 bahwa Camat sebagai ketua tikor di kecamatan harus melakukan monitoring bantuan pangan terhadap para KPM.
(Dedi)
