Gambar Ilustrasi
RepormasiAktual//PANGANDARAN- Rawannya program dari pemerintah untuk di salurkan ke penerima manfaat (KPM) namun berbeda dengan kenyataan seperti di lapangan malah diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena minim nya sosialisasi terhadap masyarakat.
Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat, program yang dari BLT DD(Dana Desa) seharus nya diterima oleh KPM di Kabupaten Pangandaran ini sebanyak 12 bulan, per penerima manfaat/KPM dan jumlah uang nya kisaran Rp. 300.000 ribu rupiah perbulan nya .namun KPM yang berada di setiap desa tidak semuanya mendapatkan bantuan BLT DD.
Salah satunya pengakuan keluarga penerima manpaat (KPM) program bantuan langsung tunai (BLT DD) Dana Desa yang berada di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat (Jabar), dari jumlah KPM keluarga penerima manfaat dari perbulan Januari 2021 sampai bulan september 2021 dengan jumlah kisaran 40 KPM, terealisasi kan sesuai dengan jumlah laporan sedangkan di bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021 data jumlah KPM nya tidak ada di informasi input (Sid) laporan ke pihak pusat dan jumlah KPM nya juga tidak ada sama sekali dan tidak di sengaja awak media mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat yang pernah menerima batuan perogram BLT DD di tahun 2021 mereka yang tidak mau disebutkan namanya ia pun mengatakan secara lantang kami tidak pernah menerima BLT DD dengan full satu tahun anggaran, hingga sampai saat ini juga tidak pernah menerima lagi,,ungkap beberapa masyarakat yang berada di wilayah Desa Bojong.
Di tempat terpisah, kepala Desa/Kades, Bojong saat di konfirmasi di kantornya enggan berkomentar, dan kades memanggil staf-stafnya agar menjelaskan dan menjawab pertanyaan kami (wartawan).
” Untuk hal BLT DD nanti yang bisa menjelaskan oleh staf saya, semua informasi tentang realisasi BLT DD (12 bulan) dan data BLT DD adanya di staf desa untuk data datanya semua,.” Kata kades Bojong.
Namun yang disayangkan oleh pihak media antara jawaban kepala desa dengan staf nya sangat jauh berbeda bukannya memberikan keterangan mengenai realisasi data KPM BLT DD , staf Desa bojo malah menuduh pihak media/wartawan yang tidak-tidak ucap staf desa terhadap media bapak-bapak dapat data itu darimana sedangkan kami selalu menyalurkan bantuan BLT DD setiap pembagian ko malah menuduh kami tidak melaksanakan pembagian ke pihak KPM sambil bergemetaran,”paparnya.
Sedangkan dari pihak media tidak pernah menyalahkan dan tidak bisa menjastifikasi namun apah yang menjadi pihak media itu menanyakan informasi yang di dapat terkait dengan adanya data yang tidak keakuratatan data yang di laporkan ke pihak pemerintah pusat tau ke pihak Kementrian Keuangan dan Kemntrian Kominfo dan Kementrian Sosial untuk di tahun 2021 yang tidak ada sama sekali laporan terkait dengan jumlah KPM.
Berharap dari pihak Dinas Inspektorat dan BPK serta pihak penegak hukum dan Kejaksaan agar segera melakukan tindakan atau melakukan investigasi kelapangan supaya mereka bisa mempertanggung jawabkan atas perbuatan nya supaya tidak terjadi hal seperti ini.
Samsudin/tim
