Reformasiaktual.com // Bukittinggi – Smart City (kota cerdas) merupakan sebuah konsep kota cerdas/ pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemko Bukittinggi, Walikota Erman Safar dan Wakil Walikota Marfendi serta Ketua DPRD dan seluruh Kepala SKPD menanda tangani secara resmi Komitmen Program Smart City di Hotel Balcone, Bukittinggi, Selasa (27/9/2022).
Smart City merupakan sebuah konsep yang cemerlang, yang terlahir dari sebuah ide, gagasan, dan bagaimana menerapkannya dalam suatu aksi nyata dalam tatanan pemerintahan, terutama pemerintahan Kota Bukittinggi dalam menyempurnakan pelayanannya kepada masyarakat, ungkap Walikota Erman Safar.
Setiap SKPD sudah kita latih dan training sebanyak 4x pertemuan, kami harapkan setiap SKPD sudah bisa memahami ide, gagasan, dan menerapkan konsep smart city ini di tempatnya masing-masing, lanjut Erman Safar.
Masyarakat Bukittinggi sudah siap dalam menerapkan smart city, karena masyarakatnya sebagian besar sudah paham akan teknologi, dan kita di Pemerintahan Kota Bukittinggi harus siap memfasilitasinya, dengan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, dan tidak perlu masyarakat diribetkan lagi dengan harus datang ke kantor mengurus administrasi, SKPD harus paham akan hal itu, lanjut Erman Safar.
Kita berterima kasih kepada Pemerintah Pusat, atas dipilihnya Kota Bukittinggi menjadi salah satu dari 50 kabupaten kota se Indonesia yang ikut menandatangani kesepakatan menuju kota cerdas, tutup Erman Safar.
Erwin Umar, Kadis Kominfo Bukittinggi menjelaskan, BIMTEK penyusunan masterplan smart city ini sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali, sejak Juni 2022 lalu. Dimana setiap SKPD menyusun masterplan menuju Kota Cerdas 2022 Bukittinggi, didampingi oleh Kementrian Kominfo.
Pemerintah Kota Bukittinggi mendapat pendampingan dari Kemenkominfo terhadap pengembangan 6 pilar utama yakni smart city. Smart governance, smart people, smart mobility, smart living, smart economy dan smart environment, kata Erwin Umar.
Harya Widiputra, Tim Ahli Kementrian menegaskan, bahwa smart city bukan hanya terkait pengadaan atau pembangunan TIK, namun lebih kepada kemampuan sebuah kota melalui pemerintah daerahnya, memberikan layanan pada masyarakat. Sehingga urusan smart city, bukan hanya tanggung jawab Kominfo, tapi menyentuh seluruh SKPD.
(Adju)
