Reformasi aktual. Com //Bandung Barat-
Cisarua Bertempat di Aula Serbaguna, Pemerintah Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, , menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dalam rangka pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2023, Kamis ( 27 / 10 / 2022 ).
Musrenbang Desa Pasirhalang diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transimgrasi Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020, tentang pedomanan umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dimana untuk tahun 2022 prioritas penggunaan Dana Desa ( DD) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.
Kegiatan Musrenbang dihadiri oleh seluruh unsur Pemerintahan Desa mulai dari Kepala Desa Beserta Perangkatnya, BPD dan anggota, RT / RW dan sekretaris, PKK, Posyandu Balita, Posbindu, Posyandu lansia, Karang Taruna, LPM, Tenaga Pendidik, PLD, TPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Bidan Desa, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat.
Dalam sambutannya Kepala Desa Pasirhalang Asep Rohimat S. Pd.i, menyampaikan tentang rancangan RKP Desa Pasirhalang Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa Pasirhalang mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) untuk tahun anggaran 2022, untuk pelaksanaan 2023 Insha Allah nanti akan diatur apa saja yang menjadi beban pemerintah Desa untuk menggunakan anggaran yang akan diturunkan ke Desa Pasirhalang dan akan menampung dari semua lembaga yang ada di Desa Pasirhalang, seluruh ketua RW, nanti pasti akan banyak pengajuan-pengajuan tapi akan disesuaikan dengan anggaran yang akan diturunkan dan akan dinilai mana yang harus didahulukan seandainya pengajuan lebih besar dari anggaran yang diturunkan,” Ujarnya kepala Desa Pasirhalang, ” Asro.
“Dengan harapan semua pihak mudah mudahan segala sesuatunya dilancarkan dan anggaran bisa sesuai dengan usulan dan pengajuan dari lembaga dan warga melalui BPD serta ketua RW nanti bisa dilaksanakan baik itu bentuk fisik maupun non fisik, untuk peruntukan anggaran diutamakan adalah jalan Desa dan yang menjadi skala prioritas ada beberapa RW yang belum memiliki bangunan posyandu,” Ungkapnya
Kades Asep menambahkan untuk BLT-DD ada pergantian KPM, dengan melalui musdesus dengan BPD dan ketua RT / RW. dan kami berharap kedepannya untuk anggaran bisa bertambah agar usulan dan pengajuan warga masyarakat bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan,
tentang pemaparan Musrenbangdesa untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera dengan memperhatikan ketahanan pangan dan stunting,” pungkasnya.
( Aan Iyus RA)
