Reformasiaktual.com//BANDUNG- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Cipta Kerja memberikan piagam penghargaan kepada jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat atas dedikasinya dalam mengungkap dan menangani perkara manipulasi data pribadi dalam pendaftaran Program Kartu Prakerja.
Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Rudy Salahuddin kepada Polda Jabar di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Drs. Suntana M.Si.
Selain kepada Kapolda Jabar, penghargaan juga diberikan kepada Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bariza Sulfi, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Arif Rachman, Kasubdit I/Indag Ditreskrimsus AKBP Andry Agustiano dan Kanit 3 Subdit 1 Polda Jabar Kompol Suseno Adi Wibowo, pada acara yang berlangsung di Mapolda Jabar, Kamis, 19 Januari 2023.
“Hatur nuhun pisan, terima kasih atas perhatian dan penghargaan terhadap kinerja Polda Jabar dari Kemenko Perekonomian, Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Apresiasi ini memberikan tambahan semangat dan motivasi kepada Polda Jabar dalam mendukung program pemerintah yang berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Kapolda Jabar.
Pada akhir tahun 2021, Polda Jabar membongkar sindikat yang memanipulasi data kependudukan individu yang digunakan untuk mendaftar Program Kartu Prakerja dengan menangkap empat orang tersangka.
Keempat tersangka ini telah dihukum dengan penjara empat tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung.
Keberhasilan Polda Jabar ini, selain menyelamatkan aset negara, juga membuktikan kolaborasi antara aparat penegak hukum dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam mengamankan program strategis pemerintah.
Mewakili Menko Airlangga Hartarto, Rudy Salahuddin mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas respon jajaran Polda Jabar yang sangat baik. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik para penyidik Polda Jabar bersama Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam penanganan perkara tersebut hingga selesai,” kata Rudy.
Pihaknya berharap dukungan dan peran jajaran Polda Jabar dapat terus berlanjut untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program Kartu Prakerja skema normal di tahun 2023, utamanya di wilayah Provinsi Jawa Barat.
“Peran Polri sangat diperlukan dalam menjaga dan mengawal Program Kartu Prakerja di daerah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Wakapolri dalam Rapat Komite Cipta Kerja 5 Januari 2023, bahwa Polri siap untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan Skema Normal Program Kartu Prakerja,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Manajamen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menyatakan rasa syukur dan leganya dapat bersilaturahmi dan mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Polda Jawa Barat. Menurut Denni, bantuan jajaran Polda Jabar ini sangat berarti untuk menjaga integritas Program Kartu Prakerja. Insentif yang cukup besar karena semi-bansos, mendorong pelaku kejahatan menggunakan data orang lain secara tidak sah untuk mendaftar dan menerima manfaat program.
“Kami terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menambah layers identifikasi peserta dalam upaya mencegah fraud agar bantuan Kartu Prakerja tidak jatuh kepada penerima yang tidak semestinya. Terima kasih Polda Jabar,” tegas Denni.
Seperti diketahui, sejak diluncurkan pada April 2020, Program Kartu Prakerja telah menjangkau 16,4 juta penerima manfaat di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan peserta Kartu Prakerja terbanyak, yakni mencapai 2,3 juta orang.
Eri
