Reformasiaktual.com // Pemerintah memulai kerja besar untuk menjalankan integrasi dan keterpaduan layanan digital. Wapres K.H. Ma’ruf Amin meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang pada tahap awal diterapkan di 21 MPP kabupaten/kota.
“MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Saya minta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP Digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya,” ungkap Wapres dalam acara Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/06).
“Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,” imbuh Wapres.
Kehadiran MPP Digital yang diinisiasi secara kolaboratif antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan berbagai kementerian tersebut diharapkan mengakselerasi pelayanan publik.
“Cermati aspirasi, umpan balik, dan sempurnakan dari waktu ke waktu. (MPP Digital menjadi) cara kerja baru dalam mengelola layanan pemerintahan,” ujar Wapres.
Wapres Luncurkan MPP Digital Kerja Besar Keterpaduan Layanan Digital RI Dimulai Selasa (20/06/2023).
Pengukuhan Bukittinggi menjadi salah satu kota MPP Digital dihadiri walikota Bukittinggi, Erman Safar SH.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, Kota Bukittinggi terpilih menjadi pilot project program nasional digitalisasi pelayanan mall pelayanan publik dan Kota Bukittinggi satu dari 21 kota yang ada di Indonesia.
Terpilihnya Kota Bukittinggi sebagai percontohan MPP Digital sebagai bukti komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah resmi meluncurkan MPP Digital pada hari ini, dengan peluncurannya, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat diakses masyarakat lewat telepon genggam atau HP,“ ungkapnya.
(Adju)
