JAKARTA – Kabupaten Kepulauan Meranti kembali mendapat kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 225 orang di tahun 2023 ini. 100 orang untuk tenaga pendidik atau guru dan 125 orang untuk tenaga kesehatan.
Informasi tersebut didapat setelah, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar bersama Sekda Bambang Suprianto dan Kepala BKPSDM Bakharudin mengikuti Rakor Pengadaan ASN, Kamis (3/8/2023) di Jakarta.
“Alhamdulillah, Meranti kembali mendapat kuota untuk pengadaan ASN PPPK di tahun 2023 ini sebanyak 225 orang,” kata Asmar.
Lebih jauh dijelaskan Sekda Bambang, Pemkab Kepulauan Meranti akan terus mengusulkan kuota PPPK kepada pemerintah pusat. Untuk tahun 2024 mendatang, tambahnya, kuota yang diusulkan sebanyak 1488 orang.
“Untuk tenaga teknis sebanyak 325, kesehatan 486 dan guru sebanyak 677 orang. Semoga usulan kita itu disetujui oleh Kemenpan RB,” harap Sekda Bambang.
Ditambahkan Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Bakharudin, setelah ini pihaknya menunggu petunjuk teknis (Juknis) untuk memulai tahapan penerimaan PPPK.
“Saat ini kita baru tau jumlah yang didapat. Nanti kita tunggu surat dari Kemenpan RB untuk memulai proses selanjutnya,” terang Bakhar.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas itu, membahas 3 agenda penting. Pertama berkaitan dengan pengadaan ASN tahun anggaran 2023.
Kedua, penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah tahun anggaran 2023. Ketiga, uji publik terkait rancangan undang-undang Aparatur Sipil Negara.
“Di tahun 2023 ini, Pemerintah fokus dalam pengadaan ASN pada formasi kesehatan, dan tenaga pendidik serta untuk penataan Tenaga Non ASN, baik yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelas Azwar Anas.
Rakor itu sendiri dibuka oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Hadir juga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Sebelum dimulainya Rakor tersebut, Plt Bupati Asmar sempat bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri PANRB Azwar Anas dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Dalam pertemuan itu, Asmar menyampaikan harapan untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer di Meranti agar diangkat menjadi PPPK.
“Yang jelas kita akan bersama-sama dengan APKASI untuk menyambung aspirasi ke pemerintah pusat agar tenaga honorer kita diangkat menjadi PPPK,” sebut Asmar.
Turut mendampingi Plt Bupati Asmar, Kepala Bagian Prokopim Setdakab Kepulauan Meranti Afrinal Yusran. (Prokopim)
