Reformasiaktual.com//PROBOLINGGO-
Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si menerima Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur Karyadi bersama tim di ruang Probolinggo Region Invesment Center (PRIC) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Rabu (11/10/2023) siang.
Kedatangan Kalan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi bersama tim ini dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Kegiatan ini diikuti oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, para asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan terima kasih kepada Tim BPK yang telah hadir dalam kegiatan audit pendahuluan kinerja pembina BUMD dan audit pendahuluan pendapatan daerah dan retribusi daerah.
“Saya bersama OPD telah melakukan beberapa langkah dan upaya untuk meningkatkan PAD antara lain perbaikan sistem berbasis teknologi, SDM aparatur serta proses perubahan Perda Tarif Pajak dan Retribusi. Besar harapan saya rekomendasi dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun yang akan dating,” katanya.
Menurut Pj Bupati Ugas, dalam pengelolaan APBD memerlukan perhatian serius dan sungguh-sungguh bagi semua sebagai pelaksana dengan memperhatikan ada 8 area yang sangat penting dan strategis antara lain perencanaan dan penganggaran, perizinan, manajemen ASN (SDM aparatur), pengelolaan Barang Milik Daerah (asset), pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, tata kelolah desa dan pengawasan APIP.
“Dalam pertemuan ini saya memberikan informasi tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2022 sudah 99,20% dan masih ada 5 rekomendasi upaya proses dan saya upayakan 100% mohon arahan dan dukungan Bapak Kepala Perwakilan bersama tim. Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan berupaya memperbaiki akuntabilitas keuangan dan kinerja,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini Pj Bupati Ugas melaporkan bahwa atas kerja keras dan dukungan pimpinan OPD dan camat Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat anugrah reeward dari pemerintah di Bidang Capaian Realisasi APBD tahun anggaran 2023 sebesar kurang lebih Rp 6 milyard.
“Tugas pemerintah kedepan semakin berat dan komplek terutama adanya Pemilu Pileg, Pilbup dan Pilpres. Kita harus berkomitmen untuk terus bekerja keras memenuhi harapan dan kepercayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang terbaik untuk menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera,” terangnya.
Sementara Kalan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi mengungkapkan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkaitan dengan laporan keuangan dan untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di perusahaan daerah.
“Mari bersama-sama untuk bisa memperbaiki masalah yang ada di perusahaan daearah. Yang sudah mati suri kita cek. Kalau memang sudah tidak bisa bangkit maka kita bubarkan. Tetapi kalau masih bisa dipertahankan, maka kita sehatkan baik melalui penyertaan modal ataupun reorientasi bisnis kembali,” ujarnya.
Terkait dengan asset daerah, Karyadi meminta agar bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Aset-aset yang ada harus dioptimalkan dengan baik, terutama yang dapat menyumbangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Aset-aset yang bisa menyumbang PAD ini harus betul-betul dimaksimalkan. Disini Bapak Pj Bupati bisa membuat payung hukum agar aset-aset yang ada bisa menyumbangkan PAD. Tetapi yang terpenting disini adalah value bukan hanya finansialnya saja pungkasnya.
(Yuni nada RA)
