Reformasiaktual.com//Kabupaten Bandung Barat-
Tentang tersebarnya APDESI KBB rencana berdemo untuk menuntut hak Desa, yaitu pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 2023 Tahap IV.
Hal itu setelah beraudiensi dengan BPPKAD, diwakili Sekretaris Badan, Pak Andi terjadi kebuntuan. Karena terkait bagian hasil yang bersumber dari Pajak Daerah, keuangannya dalam kondisi kurang sebesar 10 Milyar.
Pada tahap IV mestinya tersalurkan seluruhnya adalah 17 Milyar bagi seluruh desa.
Pihak pemda, dalam hal ini BPPKAD akan menyalurkannya secara keseluruhan melintasi tahun 2023, yakni antara bulan Januari – Maret 2024. Jika para Kepala Desa bijak menerima kenyataan akibat belum terkumpulnya pendapatan pajak yang belum diterima BPPKAD sebagaimana telah ditargetkan penerimaannya.
Rencana demo, semula adalah desakan dari para anggota APDESI KBB yang merasa dan menilai, bahwa pemda dianggap mengenyampingkan kewajibannya sesusai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3).
Sementara jika ditinjau grafik pendapatan Pajak Daerah tahun 2022, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memperoleh peningkatan pendapatan signifikan sekitar 31,25 % (120 Milyar). Sehingga jika pendapatan pajak daerah belum diterima, kami tidak dapat menerima penjelasan dari Sekretaris BPPKAD.
Adapun setelah berkordinasi dengan pihak kepolisian, demi menjaga kondusifitas menjelang pemilihan rencana aksi dibatalkan. Tetapi tuntutan atau aspirasi APDESI KBB terus akan disuarakan ke Pak Pj. Bupati, sebab pengelolaan Pajak Daerah adalah kewenangan daerah dan amanah konstitusi. Jika tidak terrealisasi pada tahun 2023, terlebih waktu pencairan hanya beberapa jam dari saat ini dan kami menilai Pj. Bupati telah gagal memenaj keuangan daerah dan perintah undang-undang. Karena tidak alasan secara logis maupun yuridis untuk menunda pencairan BHPRD Tahap IV 2023. Pungkas,” AAS MOHAMAD ASOR, SH., MH., NLP. (Wakil Ketua Bidang Hukum & HAM APDESI KBB)
Journalist Aan iyus RA
