Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Dalam Sidang Paripurna LKPJ DPRD Karawang

Politik183 Dilihat

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Karawang berfokus pada penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang untuk tahun 2023, Kamis 2 Mei 2024.

Sidang tersebut diwarnai dengan interupsi para legislator terkait isu pendidikan, khususnya mengenai kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai.

Legislator dari Komisi IV, Indriyani, menekankan perlunya Bupati Aep Syaepuloh untuk meningkatkan indeks pendidikan, yang realisasinya di tahun 2023 hanya mencapai 60,69 dari target 61,26.

Indriyani menyatakan bahwa dengan anggaran APBD II sebesar 209M dari total 1,3 T, seharusnya kualitas pendidikan di Karawang dapat ditingkatkan jika sarana prasarana yang memadai dan kesejahteraan pendidik terjamin.

“Padahal anggaran APBD II masuk disekitar 209M dari total 1,3 T. Jika sarana prasana nyaman dan kesejahteraan pendidik terpenuhi saya yakin kualitas pendidikan Karawang meningkat,” ungkap Indriani.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi fisik sekolah, mengingat masih terjadi kejadian bangunan sekolah yang roboh.

“Saya rasa di hari pendidikan masih tidak indah jika masih ada bangun sekolah yang roboh dan ambruk. Artinya jika karawang masih berkutat pada sarpras, kapan mau mencetak kualitas pendidikan dan literasinya,” tegas Indriyani.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Natala Sumedha, menyoroti permasalahan pendidikan terkait kekurangan ruang kelas di Karawang.

“Kalau setiap tahun kita membangun sekolah baru, sampai kapan pun anggaran kita tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah pendidikan,” ungkapnya.
Menurutnya, pembukaan sekolah baru setiap tahun akibat kebijakan zonasi PPDB online hanya akan memperburuk situasi anggaran tanpa menyelesaikan masalah kualitas pendidikan.

Natala menambahkan bahwa banyak sekolah yang kondisinya tidak layak pakai dan perbaikannya belum juga selesai, mempertanyakan kapan permasalahan ini akan ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

“Kalau setiap tahun ada tambahan sekolah baru, maka butuh pembangunan ruang kelas baru, guru-guru baru, sedangkan banyak sekolah kita yang ambruk, yang tidak layak dan belum selesai diperbaiki,” pungkasnya.