Dugaan Kasus Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) Kota Banjar Siap Kawal dan Bongkar Kasus Tersebut

Daerah106 Dilihat

Banjar – ReformasiAktual.com// Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar sekarang ini sedang menangani Kasus Dugaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan tunjangan transportasi DPRD di Kota Banjar Periode 2019 – 2024. (29/08/2024).

Berdasarkan hasil informasi yang di dapatkan oleh media Repormasi Aktual di lapangan. Kejaksaan Negeri Kota Banjar, sedang melakukan beberapa pemanggilan unsur pimpinan di DPRD Kota Banjar.

Tri Pamuji Rudianto, S.IP, ketika di konfirmasi melalui sambungan tlp, dirinya mengakata, ” silahkana kepada unsur ketua langsung, karena beliau bukan lagi unsur pimpinan,” ungkapnya.

Ketika Plt Sekwan di konfirmasi terkait dugaan adanya pemanggilan unsur pimpinan Dewan tersebut, Dedi membenarkan adanya pemagilan tersebut. Dan beliau mengatakan, “Saya baru duduk Plt tidak tau menau, sudah di panggil pihak Kejaksaan,” ucapnya.

Lebih Lanjut, dirinya mengungkapkan, bahwa yang di periksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar adalah perihal Perwal Nomor 15 tahun 2021. Di dalam Perwal tersebut ada klausul Sewa Rumah, sedangkan di kabupaten Kota lain tidak ada seperti itu, dan mantan Bu Sekwan yang telah pensiun pun ikut di panggil, ungkapnya.

Ketika Ketua DPRD Kota Banjar, pada tanggal 19 Agustus di Konfirmasi lewat pesan WhatsApp, beliau tidak menjawab apa apa kepada Repormasi Aktual

Namun dari hasil Investigasi media, kami berhasil mendapatkan dari beberapa narsumber, bahwa sudah 7 orang yang di panggil oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Banjar secara estapet.

Ketika media Repormasi Aktual mau menemui Kajari Kota Banjar, di kantornya, beliau sedang dinas luar (DL), ungkap Scurity. Jadi kami belum bisa mengetahui sudah sejau mana Kejaksaa Negeri Banjar dalam penyidikan dugaan kasus tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

DPD Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) Kota Banjar, dan seluruh anggotanya, akan mengawal terus Kasus dugaan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan aggota DPRD ini, kalau ada penyimpangan nya, usut tuntas sampai ke akar akarnya, ujar Ketua AWP Kota Banjar, Ohir hediana. A. Pepep