Reformasiaktual.com // Bandung Barat
Cihideung – Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar sosialisasi pemekaran Desa Di Desa Cihideung,Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat S elasa (18/02/2025). Kegiatan ini sebagai langkah meningkatkan pelayanan masyarakat serta pemerataan pembangunan.
Kepala Dinas Perdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, yang diwakili oleh Kabid DPMD, Faizal Firdaus mengatakan sosialisasi merupakan bagian dari tahapan proses pemekaran Desa, di mana sesuai tim survei dari Pemerintah Kabupaten telah memenuhi persyaratan dalam proses pemekaran Desa.
“Maka dari itu perlu dukungan dari semua pihak, baik dari masyarakat dan Pemerintah Desa tentunya,” ucapnya.
Lanjut Faisal menjelaskan bahwa yang terpenting dalam tahapan pemekaran Desa di antaranya adalah pembagian pemecahan wilayahnya, nama Desa yang diusulkan serta pembagian aset Desa.
Pemekaran beberapa Desa di Kabupaten Bandung Barat memang sudah lama direncanakan, salah satunya di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Karena melihat kondisi teritorial, jumlah wilayah, jumlah penduduk, dan potensi wilayah memang perlu adanya pemekaran Desa.
Faisal sapaan akrabnya juga berharap dengan adanya pemekaran Desa baru akan mempercepat pelayan publik, peningkatan ekonomi serta pemerataan pembangunan tentunya.
“Apa yang bisa dipercepat secara legalitas maka segera dikerjakan,” Pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua Komite Pemekaran Desa Cihideung, Adil Hendra, mengungkapkan bahwa gagasan pemekaran Desa Cihideung sejatinya telah muncul sejak tahun 1986, saat kepemimpinan Kepala Desa H. Adung. Saat itu, luasnya wilayah menjadi perhatian utama, meskipun belum ada regulasi yang mengatur pemekaran secara detail.
“Dari generasi ke generasi, aspirasi ini terus berkembang. Pada era 1990-an, salah satu tokoh masyarakat bahkan mewakafkan tanah untuk dijadikan kantor desa jika pemekaran terwujud. Secara administratif, kita telah melalui berbagai tahapan, mulai dari musyawarah di tingkat RT, RW, hingga dusun. Proses ini sudah berjalan sejak tahun 2017 dan semakin intensif pada 2022,” ujar Adil Hendra.
Ia menambahkan, pemekaran ini bukan hanya karena faktor pemerataan pembangunan, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mensyaratkan desa induk harus berusia lebih dari lima tahun. “Desa Cihideung sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dengan jumlah penduduk mencapai 14.000 jiwa, terdiri dari 17 RW dan sekitar 1.200 kepala keluarga. Wilayah yang akan dimekarkan menjadi Desa Cihideung Tugu mencakup 9 RW dengan populasi sekitar 7.000 jiwa,” jelasnya.
Adil juga menyoroti bahwa pada tahun 2022, pemekaran ini semestinya bisa terealisasi jika tidak ada kebijakan moratorium desa. Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015, yang mengatur tentang tapal batas desa. Keputusan Bupati terkait penetapan batas desa yang baru hingga kini belum ditandatangani, sehingga berpotensi menghambat proses pemekaran.
“Kami sangat berharap kepada Bupati yang baru agar dapat segera menandatangani keputusan terkait tapal batas desa. Diskusi mengenai hal ini sudah dilakukan sejak 2023, dan masyarakat sudah berjuang keras, termasuk membangun kantor desa secara swadaya di atas tanah wakaf seluas 500 meter persegi,” tegasnya.
Menurutnya, pemekaran ini bukan sekadar keinginan masyarakat, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi pemerintah daerah. Dengan adanya desa baru, pelayanan administrasi akan lebih dekat dan efisien bagi warga.
Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk warga yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pemekaran ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mengetahui prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi.
Masyarakat Desa Cihideung berharap perjuangan panjang ini segera membuahkan hasil, sehingga Desa Cihideung Tugu dapat berdiri sebagai desa mandiri yang mampu memberikan pelayanan lebih optimal kepada warganya,” Terangnya.
Sementara itu Camat Parongpong H.Herman Permadi A.P mengatakan sangat mengapresiasi inisiasi Pemerintah Desa Cihideung dalam mengajukan BNN
Desa.
Menurutnya, Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya untuk usia Desanya minimal 5 tahun, jumlah penduduk, serta mempunyai akses infrastruktur .
“Setelah dari tim Kabupaten melakukan survei, skor untuk Desa Cihideung Tugu memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran Desa.
Semoga dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan bisa berjalan dengan baik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan juga akan lebih cepat dilaksanakan
Apa yang bisa dipercepat secara legalitas maka segera dikerjakan,” harapnya.
Journalist Aan Iyus RA***
