Gambar Ilustrasi
Reformasiaktual.com// Kabupaten Garut-Masyarakat yang tinggal di lingkungan wilayah Desa Tanjungmulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, berdasarkan informasi dari beberapa orang narasumber masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pakenjeng yang berhasil di himpun awak media Reformasiaktual com, yang menjadi isu perbincangan dari mulut ke mulut, terkait kesemrawutan beberapa program bantuan dari pemerintah dan dugaan Cacat administrasi hasil Musyawarah Rapat yang di pimpin oleh Kepala Desa Tanjungmulya dan beberapa orang yang struktural di pemerintah Desa Tanjungmulya yang sontak menjadi sorotan, perhatian dan kelompok Aktivis dan media online.
Mendapati informasi polemik permasalahan dugaan kesemrawutan beberapa program bantuan pemerintah dan dugaan cacat administrasi hasil keputusan rapat musyawarah Desa Tanjungmulya, awak media Reformasiaktual.com Jum,at 28 Februari pukul 14 :00 wib mencoba melakukan penelusuran untuk menyambangi beberapa Narasumber tokoh masyarakat yang tinggal di Wilayah Desa Tanjungmulya dan aktivis di wilayah Kabupaten Garut untuk menguak polemik permasalahan yang terjadi, awak media Reformasiaktual.com berhasil menemui salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di Kampung Kiara Kuning berinisial I.N berhasil menjawab beberapa poin pertanyaan yang di sampaikan kepada awak Awak media Reformasiaktual. com.
Rumor yang menjadi isu perbincangan hangat di tengah masyarakat Desa Tanjungmulya adanya kesemrawutan penyelenggaran pendistribusian, program bantuan PKH dan beberapa program dari pemerintah yang berdampak menjadi kegaduhan polemik masyarkat (Kelompok Penerima Manfaat) yang tinggal di wilayah Desa Tanjungmulya Kecamatan Pakenjeng menurut sepengetahuan saya diduga adanya beberapa oknum yang mengatasnamakan tenaga pendamping Program dari tingkat kabupaten dan oknum di wilayah internal Desa Tanjungmulya dan adanya rumor dugaan Cacat adminstrasi hasil keputusan Rapat Musyawarah Desa berdasarkan Analisa dan sepengetahuan saya dan jajaran tokoh masyarakat adanya perselisihan pendapat antara struktural Anggota BPD dan kepala desa yang diduga pada saat pelaksanaan Rapat musyawarah Desa tidak melibatkan seluruh jajaran anggota BPD secara kontras hal tersebut menuai dampak kontroversi dari tokoh masyarkat dan internal jajaran di internal pemerintah desa Tanjungmulya dan dugaan hasil rapat yang di laksanakan Cacat administrasi dan telah melanggar ketentuan peraturan Musrembang Des dinilai cacat administrasi, “ungkap Narasumber ber inisial I.N.
Polemik dugaan kesemrawutan penyelenggaran penyaluran program bantuan dari pemerintah serta adanya rumor dugaan cacat adminstrasi Hasil Musrembang Des yang menurut informasi yang berkembang ditengah masyarakat setempat bukan hanya menjadi isu di tenang masyarakat Pakenjeng tetapi menjadi sorotan dan perhatian aktivis lembaga Sosial kontrol dan media online di lingkungan Kabupaten Garut yang memberikan Kritik dan pandangan yang di sampaikan melalui awak media Reformasiaktual.com.
Dugaan Kesemrawutan beberapa program bantuan dari pemerintah seperti PKH dan BPNT tunai yang diduga menjadi Kegaduhan bantuan( KPM ) serta isu dugaan cacat administrasi Hasil Musrembang Des yang di laksanakan oleh beberapa orang struktural dan kepala Desa Tanjungmulya, menurut kritik dan cara pandang dari kelompok aktivis diduga polemik program PKH dan BPNT tunai berdasarkan Uji petik dan kajian dari beberapa aktivis lembaga sosial kontrol adanya Pemutahiran data penerima manfaat program yang belum tervalidasi, dengan baik serta diduga keterlibatan beberapa oknum oknum tenaga pendamping program di internal desa dan oknum Lainya maupun yang diduga konspirasi kerja sama dengan oknum tenaga pendamping dari kabupaten yang Menunggangi beberapa Program untuk menaikkan keuntungan pribadi dan oknum kelompok tertentu , berdampak menjadi polemik kegaduhan kelompok Penerima manfaat ( KPM) Selain itu beberapa aktivis mengkritisi,dugaan isu terkait cacat administrasi hasil MusrenbangDes yang di laksanakan oleh kepala Desa Tanjungmulya berdasarkan Hasil penelusuran uji petik di lingkungan wilayah kecamatan Pakenjeng diduga disebabkan beberapa faktor yang paling kontras diduga adanya isu konflik perselisihan beberapa anggota struktural di internal dengan kepala Desa Tanjungmulya dalam tata kelola keuangan pemerintahan dalam menyusun penerapan anggaran dan penerapan kegiatan yang dinilai menjadi Kecurigaan dan di tafsirkan tidak transparans berujung konflik, perselisihan di internal pemerintah Desa Tanjungmulya.
Kendati demikian untuk mengatasi beberapa polemik permasalahan yang terjadi peran serta dari jajaran pejabat Dinas DPMPD dan Dinas Sosial, kelompok aktivis lembaga sosial kontrol harus segera melakukan tindakan dan langkah komprehensif melakukan Uji petik ke wilayah pemerintahan Desa Tanjungmulya menggali sebab akibat yang menjadi pemicu polemik permas Alahan yang terjadi.Agar harapan nya kondusivitas masyarkat dan struktural di lingkungan pemerintah Desa Tanjungmulya kembali Normal dan Harmonis.
Sampai berita ini di tayangkan Kepala Desa Tanjungmulya belum bisa di mintai keterangan keberimbangan pemberitaan terkait polemik permasalahan yang terjadi.
Tim RA Garut
