Reformasiaktual.com//Mataram, 18 Maret 2025 – Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB di Mataram untuk membahas pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I Edy Syarifuddin, Sekretaris Komisi I Sri Wahyuni, serta anggota DPRD lainnya, yakni Abron Ishak, A.Md., Hasanuddin HMS, Muhammad Taufik, I Ketut Sawitra, Bunardi, A.Md.Pi, Edwan Purnama, dan Sandi, S.Pd., M.M.. Kunjungan ini juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Budi Santoso, M.Si., serta jajaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa.
Kedatangan rombongan disambut oleh Plt. Kepala BKD NTB, Yusron Hadi, S.T., M.U.M., beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal terkait kebijakan rekrutmen CPNS dan PPPK di lingkup Kabupaten Sumbawa, termasuk mekanisme seleksi, kuota formasi, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengangkatan pegawai baru.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Faesal, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK berjalan sesuai regulasi serta memperjuangkan kebutuhan pegawai di daerah. “Kami ingin mendapatkan informasi yang jelas mengenai kebijakan terbaru dan bagaimana formasi yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan daerah, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BKD NTB, Yusron Hadi, menjelaskan bahwa rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2024 mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kami siap memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada Kabupaten Sumbawa agar proses seleksi berjalan lancar serta kebutuhan pegawai dapat terakomodasi dengan baik,” katanya.
Diskusi dalam pertemuan ini berlangsung konstruktif, dengan berbagai masukan yang disampaikan oleh para anggota DPRD. Beberapa isu yang menjadi perhatian adalah pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK.
Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk terus berkoordinasi guna memastikan kebijakan pengangkatan CPNS dan PPPK dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan proses seleksi pegawai tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa.
Penulis:Mulyadi,S.Pd,C.IJ,C.PW,C.PS,C.HL
