Sukabumi – reformasiaktual.com – Saat proyek pembangunan desa berjalan, keberadaan Kepala Desa Cikarae Toibah, Saepul Rahmat, menjadi tanda tanya besar. Tidak hanya sulit ditemui di kantor, ia juga kerap tidak terlihat di lokasi proyek, seolah menghilang dari pantauan publik dan awak media.
Sejumlah perangkat desa dan warga mengeluhkan kondisi ini. Seorang staf desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kepala desa jarang berada di kantor, terutama saat proyek sedang berlangsung. “Kalau ada urusan penting, kami jadi kesulitan. Kadang harus menunggu berhari-hari untuk tanda tangan atau keputusan penting,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memiliki fungsi mengawasi jalannya pemerintahan desa. Salah satu anggota BPD menyatakan bahwa komunikasi dengan kepala desa semakin sulit, terutama terkait transparansi proyek pembangunan. “Kami sebagai lembaga pengawas harusnya bisa mudah berkoordinasi, tapi kalau kepala desa sering tidak di tempat, bagaimana kami bisa menjalankan tugas dengan baik?” katanya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, bukan hanya di kantor, Saepul Rahmat juga jarang terlihat di lokasi proyek desa. Beberapa pekerja proyek dan warga sekitar mengaku tak pernah melihat kehadiran kepala desa saat pekerjaan berlangsung. “Harusnya ada pengawasan langsung dari kepala desa, tapi kami justru tidak pernah melihat beliau di sini,” ujar seorang pekerja.
Dampaknya, pelayanan administrasi desa ikut terganggu. Warga mengeluhkan sulitnya mengurus dokumen penting karena kepala desa tak kunjung bisa ditemui. “Mau urus surat-surat jadi terhambat. Harus bolak-balik kantor desa, tapi kepala desanya tidak ada,” kata seorang warga.
Fenomena kepala desa yang sulit ditemui ini menimbulkan berbagai spekulasi. Ada dugaan bahwa Saepul Rahmat lebih sibuk dengan urusan lain daripada menjalankan tugas pokoknya sebagai kepala desa. Bahkan, dalam beberapa kasus, ia hanya muncul saat pencairan dana proyek.
Masyarakat berharap ada perbaikan dalam sistem kerja pemerintahan desa. “Kalau memang harus ke lapangan, setidaknya ada jadwal jelas kapan bisa ditemui di kantor atau di lokasi proyek. Jangan sampai pelayanan desa terganggu,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Cikarae Toibah, Saepul Rahmat, belum memberikan tanggapan terkait keluhan ini.
*(Amud)
