Reformasiaktual.com//Rencana Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, dan Wakil Bupati, Drs. H. Mohamad Ansori, untuk melakukan mutasi, rotasi, dan pergeseran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah Idulfitri 1446 Hijriah mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.
Langkah ini dinilai strategis mengingat sejumlah posisi pimpinan OPD saat ini mengalami kekosongan, seperti di Dinas Perhubungan, BKPSDM, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta DPPKBP3A Sumbawa. Kekosongan ini dikhawatirkan dapat menghambat efektivitas jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Menanggapi rencana tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbawa, Andi Rusni, S.E., M.M., menyatakan dukungannya terhadap percepatan pelaksanaan mutasi dan rotasi dengan menekankan pentingnya profesionalisme dalam proses tersebut. Ia berharap pengisian jabatan dilakukan berdasarkan sistem merit, di mana seleksi ASN didasarkan pada kompetensi, integritas, serta kapabilitas mereka untuk mendukung visi Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
“Ini adalah momentum yang tepat untuk mewujudkan good governance dan clean government dengan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat (the right man on the right place), sebagaimana yang selalu digaungkan oleh pasangan Jarot-Ansori sejak masa kampanye,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Rusni menegaskan bahwa pemerintahan Jarot-Ansori memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menata birokrasi, karena tidak memiliki beban politik terhadap personel birokrasi saat ini. Menurutnya, sekitar 99% pejabat eselon II sebelumnya tidak secara terbuka maupun diam-diam mendukung pasangan ini dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, proses mutasi dan rotasi ini bisa dilakukan secara objektif, murni berdasarkan analisis terhadap kompetensi dan integritas masing-masing pejabat.
“Loyalitas bisa diuji nanti setelah mereka ditempatkan di posisi yang baru. ASN harus memahami bahwa mutasi dan rotasi adalah hal yang wajar dalam pemerintahan. Jabatan bukanlah sesuatu yang absolut, sekalipun seseorang memiliki kinerja baik. Jika terlalu lama di posisi yang sama, dikhawatirkan akan menghambat kreativitas dan inovasi. Rotasi juga menjadi bagian dari pengembangan karier ASN agar memiliki wawasan dan pengalaman kerja yang lebih luas,” tambahnya.
Fraksi Gerindra menilai bahwa pengisian jabatan yang tepat akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saat ini, pemerintahan Jarot-Ansori tengah menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga infrastruktur.
“Jarot-Ansori tidak mungkin bisa berlari cepat jika tidak didukung oleh ASN yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif, dan berintegritas. Jangan ada yang berpikir untuk menempuh jalan pintas atau melakukan praktik-praktik kotor dalam mutasi ini. Saya percaya, Jarot dan Ansori tidak akan mentoleransi suap atau upaya-upaya tidak etis lainnya. Jika ada yang mengaku bisa mengamankan jabatan dengan sejumlah uang, jangan percaya, karena itu tabu bagi mereka,” tegas Andi Rusni.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Fraksi Gerindra berjanji akan terus mengawal proses mutasi dan rotasi ini agar berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan clean government.
Mulyadi
