Kabupaten Sukabumi
Bupati Sukabumi Asep Japar tanggapi serius Polemik tambang emas di wilayah Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang diduga mencemari sawah petani, Asep Japar. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak kepada masyarakat dan tidak segan mencabut izin tambang yang merugikan lingkungan dan warga sekitar.
Selesai acara Apel pagi dan halal bihalal di kantor setda Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu Bupati yangbberhasil di wawancara awak media, Selasa (8/4/25).mengatakan
“Ini kan bikin gaduh di media sosial. Kita juga harus berpihak kepada rakyat. Kalau misalkan tambangnya tidak jelas, perencanaannya tidak matang dan merugikan lingkungan, mau tidak mau sebagai pemerintah kita harus bersikap. Kasihan masyarakat,” ucap Asjap
Tanggapan itu muncul usai laporan warga yang menyebut lebih dari 50 hektare sawah rusak dan gagal panen akibat limpasan lumpur dari aktivitas tambang di perbukitan sekitar desa. Citra udara memperlihatkan sawah yang semula hijau kini berubah menjadi kolam lumpur, dengan air keruh menggenang luas.
Menyoal kewenangan atas aktivitas pertambangan, Asjap menjelaskan bahwa meski izin dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, namun dampaknya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kita akan koordinasikan dengan pihak provinsi karena yang mengeluarkan izin bukan dari kita. Tapi kan kalau ada masalah di daerah, ya kita juga yang kena imbasnya. Itu yang akan kita tindaklanjuti,” jelasnya.
Asjap juga menyebut pihaknya tengah menggelar rapat koordinasi dalam waktu dekat, bahkan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga terdampak.
“Mudah-mudahan hari ini atau Kamis nanti kita bisa turun langsung. Kita ingin lihat sendiri seperti apa dampaknya di lapangan,” ungkapnya.
Menanggapi kritik masyarakat yang ramai di media sosial, Asjap menyatakan dirinya terbuka terhadap masukan dan tidak alergi terhadap kritik.
“Sebagai pejabat, ya harus siap dibully, dikritik. Tapi kalau kritiknya membangun, kenapa tidak? Apalagi zaman sekarang semuanya serba cepat di medsos, kita tidak bisa pantau semua wilayah secara langsung,” ucapnya. “Saya juga berterima kasih dengan adanya kritik. Itu jadi pengingat agar kami tidak lengah.”
Sementara itu, masyarakat Desa Cihaur terus menyuarakan tuntutan penutupan tambang yang dinilai mencemari lingkungan dan menghancurkan sumber penghidupan mereka. Beberapa petani bahkan menyatakan tidak butuh ganti rugi, melainkan ingin aktivitas tambang dihentikan total.
