Reformasiaktual.com // Bandung Barat
Pemda – Dengan khidmat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, bukan hanya barisan siswa dan pengibar bendera yang menyita perhatian.
Ada satu bagian sakral yang menyentuh relung hati: doa resmi yang dibacakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Naskah doa yang sederhana namun sarat makna ini mencerminkan semangat luhur pendidikan sebagai jalan membangun manusia dan peradaban.
Doa yang dibacakan dalam bahasa Indonesia dan disusun dengan khidmat itu memuat pesan-pesan yang layak direnungkan: mulai dari tanggung jawab guru sebagai pendidik, harapan akan generasi yang saleh dan cerdas, hingga permohonan atas keselamatan bangsa dari segala kerusakan.
Secara garis besar, isi doa yang tercantum dalam dokumen resmi Kementerian Agama tersebut membawa tiga muatan penting:
- Tanggung Jawab Pendidikan sebagai Ibadah dan Amanah. Kalimat “Kami memohon rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara” menegaskan bahwa profesi guru adalah tugas suci yang tak sekadar administratif, tetapi juga spiritual.
- Harapan akan Generasi Ideal. Doa tersebut menyebut dengan jelas cita-cita pendidikan: “Generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan ruhani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi.” Ini adalah rumusan tujuan pendidikan yang lengkap, bukan sekadar akademik, tapi holistik.
- Bangsa yang Bermartabat dan Berkeadaban. Dalam bagian akhir doa, ada permohonan agar Indonesia menjadi “negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaban.” Sebuah harapan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan pekerja, tetapi juga pemimpin berintegritas.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025 Mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, peringatan Hardiknas ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Upacara dihadiri oleh berbagai unsur penting pemerintahan dan dunia pendidikan, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Sekretaris Daerah, para Kepala Dinas, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Hadir pula para camat, pimpinan PJT Cabang Padalarang, serta berbagai stakeholder pendidikan dan organisasi profesi seperti Ketua PGRI Jawa Barat, Ketua Dewan Pendidikan KBB, Ketua KPKBB, Ketua Abdesi, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Disampaikan bahwa Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum strategis untuk merefleksikan dan memperkuat semangat dalam menjalankan amanat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi apa pun—baik karena agama, ekonomi, suku, domisili, maupun jenis kelamin.
“Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Ini adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat pada diri setiap insan,” ucap pembicara dalam pidato resmi.
Pendidikan, sekadar proses transfer ilmu, tetapi sebuah upaya membangun kepribadian luhur, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan berperan penting sebagai sarana mobilitas sosial dan peningkatan harkat martabat manusia.
Sejalan dengan visi nasional, Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita ke-4 menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Komitmen itu diwujudkan dalam upaya membangun sumber daya manusia unggul, menghapus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, serta meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan.
“Guru adalah agen pembelajaran sekaligus agen peradaban. Mereka bukan hanya fasilitator, tetapi juga mentor dan konselor bagi para murid. Untuk itu, diperlukan kolaborasi semua pihak: pemerintah, masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Asep Dendih S.Pd, M.M, ditempat berbeda dalam wawacara disinggung tentang Barak, menyatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat siap merealisasikan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pembinaan siswa nakal di Jawa Barat.
“Kami sudah melakukan MoU dengan Kodim 0609 Cimahi, sebagai tindak lanjut realisasi program pembinaan bagi siswa nakal, tinggal nanti tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kami pun harus berembuk dengan seluruh kepala dinas se Jabar.
Tapi di sini harus ada tahapan mulai dari koordinasi dan sosialisasi dengan orang tua siswa, komite maupun siswa itu sendiri, dan sejauh ini kasus kenakalan siswa di Kabupaten Bandung Barat tidak ada yang menonjol sehingga diperlukan penanganan lanjutan,” Katanya.
“Alhamdulilah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sendiri belum ada kejadian dan mudah-mudahan tidak ada. Tapi adapun kejadian kita tidak bisa mengambil alih tetap harus dikoordinasikan dengan Orang tua setuju atau tidak setujunya, untuk siswa nakal yang diikutsertakan dalam program pembinaan tersebut ada klasifikasi kenakalannya terlebih dahulu,” Terangnya
“Itu sedang dikaji dulu turunan turunan dari MoU itu sendiri. Jadi apakah siswa yang terlibat tawuran atau judol nanti ada klasifikasi,” katanya.
“Kenakalan remajanya dilihat dulu apakah masuk kriteria atau tidak jadi tidak serta Merta melakukan sesuatu langsung dimasukan ke barak, nanti akan dikaji dulu ada apakah ada turunan, apakah siswa tersebut terlibat tawuran atau kena kasus judi Online nanti ada kla,” pungkasnya
Journalist Aan Iyus RA***
