reformasi aktual.com//
Konut 12 Mei 2025
Dengan banyaknya temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Sulawesi Tenggara ( Sultra) Tahun Anggaran 2023 menandakan konawe Utara darurat korupsi
Temuan itu mencakup berbagai sektor, mulai dari beberapa Dinas, Kepala Sekolah SMP Dan SD Serta Kepala Desa. LHP BPK mengungkap kelemahan sistem pengendalian internal, ketidak patuhan terhadap regulasi, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidak hematan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan.
Ld.Isman Ketua Lembaga Abstraksi Case Anti Korupsi (LSM LACAK) DPC Konut selaku sosial kontrol menegaskan kepada APH untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK, agar ada efek jerah bagi stakeholder atau oknum yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
Kalau hal ini dibiarkan tampa ada tindakan dari APH saya yakin pasti akan terulang kembali, jadi kami harap agar Instansi yan terkait agar serius dalam penanganan kasus hasil temuan BPK “Ucap Lheo sapaan Akrabnya.
Lanjut kata dia, dalam Waktu dekat ini kami juga akan melaporkan hasil temuan LHP BPK ke APH, baik di tingkat kepolisian maupun di kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra.
Langkah yang kami lakukan untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program kerja bapak Presiden Prabowo Subianto Untuk memberantas para koruptor yang merugikan negara dan masyarakat pada umumnya.
