Subang – Reformasi Aktual | Kepala Desa Tanjungsari Timur, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, diduga kerap menghindar saat hendak dikonfirmasi oleh wartawan terkait penggunaan anggaran dan perkembangan pembangunan di desanya. Kejadian ini terjadi pada Rabu (2/7/2025) dan menimbulkan pertanyaan dari kalangan media yang menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Salah satu awak media mengaku telah beberapa kali berusaha menemui Kepala Desa untuk melakukan wawancara, namun selalu gagal. Bahkan, Kepala Desa diduga sengaja menghindar atau bersembunyi saat wartawan datang, sehingga menimbulkan kesan “alergi” terhadap media.
Padahal, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan yang transparan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap pejabat publik berkewajiban memberikan akses informasi kepada masyarakat, termasuk kepada wartawan sebagai penyampai informasi publik.
Wartawan memiliki hak dan kewajiban untuk menggali, mengkonfirmasi, dan menyampaikan informasi secara objektif dan berimbang. Tindakan tidak kooperatif dari seorang Kepala Desa justru bertentangan dengan semangat demokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Informasi publik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan informasi juga menjadi sarana utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bertanggung jawab.
Jika Kepala Desa terus menutup diri dari media, maka hal tersebut patut dipertanyakan dan bisa menimbulkan berbagai spekulasi publik, terutama mengenai pengelolaan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah.
Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan di semua tingkatan. Oleh sebab itu, sikap menghindar terhadap wartawan tidak semestinya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat luas.
(Hermawan)
