BANDUNG – Dugaan praktik tak etis yang mencederai integritas birokrasi kembali mencuat di tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat. Dua pejabat berinisial AG dan TG, yang disebut-sebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Wilayah III Dishub Jabar, tertangkap kamera tengah melakukan pertemuan tak resmi dengan seorang pengusaha proyek di sebuah restoran elite kawasan Jalan Kiara Condong, Kota Bandung.
Pertemuan itu berlangsung pada Selasa, 8 Juli 2025, pukul 14.10 WIB, di sebuah restoran steak ternama—lokasi favorit kalangan elite untuk pertemuan informal. Ironisnya, aktivitas tersebut terjadi di tengah jam kerja aktif, memunculkan pertanyaan publik soal kepatutan, substansi pembahasan, dan potensi konflik kepentingan.
Media kami menerima foto dokumentasi serta informasi dari sumber internal terpercaya yang menyebutkan bahwa pertemuan tersebut diduga membahas proyek pengadaan di lingkungan Dishub Jabar.
“Itu bukan obrolan santai. Terjadi di jam kerja, di tempat yang jelas bukan forum koordinasi resmi pemerintah. Isinya mengarah ke urusan proyek,” ungkap seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
TG diketahui memegang peran strategis dalam proses lelang proyek sebagai penentu teknis dan administrasi. Sementara AG disebut-sebut aktif mendampingi dalam evaluasi paket-paket pekerjaan. Keduanya kerap terlibat dalam proyek strategis Dishub Jabar.
Tak hanya itu, redaksi juga menerima laporan mengenai keberadaan figur kuat yang diduga menjadi “backingan” di balik manuver proyek tersebut. Sosok ini bahkan terindikasi bersikap meremehkan peran media independen.
“Silakan saja media kecil memberitakan, tidak akan berpengaruh,” ujar sumber menirukan pernyataan bernada arogan dari salah satu oknum.
Pernyataan tersebut menjadi cerminan dari pola pikir yang meremehkan fungsi kontrol sosial media rakyat, dan menunjukkan arogansi kekuasaan yang merasa kebal terhadap pengawasan publik.
Laporan lanjutan kami terima pada Kamis malam, 18 Juli 2025, dari narasumber kredibel yang mengetahui manuver dan dinamika di balik pertemuan itu. Ia mendorong agar media tidak tunduk pada tekanan kekuasaan dan berani mengungkap praktik-praktik licik yang diduga berlangsung sistematis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dishub Jawa Barat terkait kehadiran pejabatnya di lokasi nonformal pada jam dinas, maupun tanggapan atas dugaan pelecehan terhadap media.
Redaksi juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran etika birokrasi serta potensi konflik kepentingan dalam pengadaan proyek Dishub Jabar. Pengawasan internal tak cukup jika persoalan ini menyentuh jaringan yang lebih luas dan menyangkut anggaran publik.
Sebagai media independen, kami menegaskan bahwa keberpihakan kami adalah pada publik. Arogansi kekuasaan yang meremehkan media rakyat justru menjadi bahan bakar perjuangan jurnalistik kami dalam menyuarakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik.
Tim
