MARTAPURA – Jalur Komering, akses strategis yang menghubungkan Kabupaten OKU Timur dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menuju Palembang, kini berubah menjadi simbol ketidakpedulian pemerintah terhadap infrastruktur vital masyarakat. Jalan provinsi yang seharusnya menopang mobilitas dan perekonomian, kini dipenuhi lubang, debu, dan bahaya.
Kondisi rusak parah ini dirasakan hampir setiap hari oleh para pengendara. Saat musim hujan, lubang-lubang besar tergenang air dan membahayakan pengendara. Di musim kemarau, tebalnya debu yang beterbangan justru memperparah jarak pandang dan kenyamanan berkendara. Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten OKU Timur.
Perbaikan yang dilakukan pun dinilai tidak efektif. Tambal sulam yang dilakukan oleh pihak ketiga hanya bertahan dalam hitungan minggu sebelum kembali rusak. Kondisi ini menuai kritik keras dari Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur, Muhammad Irfanjid.
“Jalan itu bukan sekadar aspal dan beton. Itu nyawa bagi mobilitas warga. Kalau perbaikan baru saja dilakukan tapi sudah rusak, kita perlu bertanya, dimana peran pengawasan pemerintah terhadap kinerja pihak ketiga?” tegas Irfan, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi II DPRD OKU Timur, Kamis (7/8/2025).
Irfan menyayangkan pola perbaikan jalan yang cenderung berulang, tidak berkualitas, dan minim pengawasan. Ia juga menyindir lemahnya inisiatif dinas teknis untuk turun langsung ke lapangan.
“Kalau pemerintah dan dinas terkait aktif memantau kondisi jalan, warga tidak perlu mengeluh ke dewan. Mereka seharusnya rutin turun ke lapangan, bukan hanya duduk menunggu laporan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Irfan juga menyinggung janji kampanye Bupati OKU Timur, H. Lanosin, yang pernah menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama. Namun hingga kini, menurutnya, komitmen tersebut belum terealisasi secara nyata.
“Perbaikan jalan seharusnya tidak cukup dengan menambal lubang. Jalan harus dibangun ulang dengan kualitas yang kuat dan tahan lama. Lihat saja kondisi Jalur Komering sekarang, masih pantaskah hanya ditambal?” sindir Irfan.
Kerusakan Jalur Komering dinilai turut menghambat roda ekonomi masyarakat, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok. Jalur ini dikenal sebagai jalur utama distribusi beras dan sembako dari OKU Timur ke kota-kota lain, termasuk Palembang.
“Musim panen jadi terhambat. Petani kesulitan membawa hasil panen karena kondisi jalan buruk. Padahal ini jalur vital ekonomi. Sayangnya, pembangunan jalan ini terkesan dianaktirikan dibanding wilayah lain,” ucap Irfan.
Kritik tajam dari anggota dewan ini menjadi cermin dari kegelisahan masyarakat. Bagi warga di sepanjang Jalur Komering, persoalan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan dan keberlangsungan hidup.
“Pemerintah jangan menunggu korban. Infrastruktur yang layak adalah hak publik, bukan hadiah,” tegas Irfan menutup pernyataannya.
Kini, masyarakat berharap keluhan dari pengguna jalan dan sorotan dari legislatif mampu mendorong pemerintah untuk segera bertindak. Kerusakan Jalur Komering memerlukan solusi yang menyeluruh, bukan tambalan sementara. Karena jalan yang rusak bukan hanya merusak kendaraan—ia perlahan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.Rilis Krisna
