Palembang – Menyikapi rencana aksi unjuk rasa yang berpotensi melibatkan pelajar, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat edaran resmi yang ditujukan kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Sumatera Selatan.(01/09/2025)
Dalam surat bernomor 420/14179/SMA.2/Disdik.SS/2025 tersebut, seluruh siswa SMA/SMK/SLB diminta untuk melaksanakan pembelajaran secara daring pada Senin–Selasa, 1–2 September 2025.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel menegaskan beberapa poin penting, antara lain:
- Murid diwajibkan belajar dari rumah dan dipantau oleh orang tua/wali agar tidak keluar rumah hingga situasi kondusif.
- Guru tetap melaksanakan pembelajaran daring dari rumah.
- Absensi tetap berjalan melalui guru, orang tua/wali, serta sekolah.
- Murid dilarang keras terlibat dalam kegiatan unjuk rasa.
- Siswa SMK yang sedang menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang tetap belajar dari rumah dalam pengawasan sekolah dan orang tua.
- Sekolah diminta mewaspadai potensi kerumunan siswa untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Selain dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur juga mengeluarkan imbauan serupa melalui surat bernomor B-188/Kk.06.08.01/KP.01/08/2025. Kepala Kemenag OKU Timur, A. Kadir, menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kondusifitas.
Beberapa poin imbauan Kemenag di antaranya:
Seluruh tokoh agama, madrasah, dan pesantren diminta mengedepankan ukhuwah, persaudaraan, serta menghindari provokasi isu yang menyesatkan.
Kepala madrasah dan pimpinan pondok pesantren diminta memberi arahan agar siswa-siswi dan santri tidak ikut terlibat dalam aksi massa.
Kegiatan belajar untuk RA, MI, MTs, dan MA Negeri/Swasta pada 1–2 September 2025 juga dilaksanakan secara daring.
ASN Kemenag sebagian bekerja dari kantor, sebagian lagi WFH (Work From Home), dengan tetap melakukan absensi melalui aplikasi PUSAKA.
Dengan adanya dua edaran ini, pemerintah berharap seluruh siswa di Sumatera Selatan, baik di sekolah umum maupun madrasah, dapat fokus belajar dari rumah, serta tidak ikut dalam aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.Rilis(**)
