Reformasiaktual.com//Banjar – Alokasi anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banjar tahun 2024 menuai sorotan. Dua pos kegiatan menyedot dana miliaran rupiah, yakni fasilitasi kunjungan tamu sebesar Rp 500.970.000 dan penyelenggaraan rapat koordinasi serta konsultasi SKPD sebesar Rp 1,8 miliar. Totalnya mencapai lebih dari Rp 2,3 miliar hanya untuk dua kegiatan tersebut.
Anggaran yang dinilai fantastis ini memicu tanda tanya publik soal efektivitas dan urgensi penggunaannya.
Saat dikonfirmasi, pihak Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar yang diwakili Kabag Umum justru mengaku tidak mengetahui detail anggaran dimaksud. “Saya di sini baru menjabat sekitar kurang lebih dua bulanan, jadi tidak tahu terkait tahun 2024 karena sudah lintas tahun, makanya saya tidak bisa menerangkan,” ujarnya singkat, (17/9/2025)
Pernyataan ini menambah keganjilan. Bagaimana mungkin pejabat tertinggi di Setda tidak dapat menjelaskan penggunaan anggaran miliaran rupiah yang melekat di instansi yang kini ia pimpin?
Menurut Lukman, tokoh masyarakat Kota Banjar sekaligus pentolan Ormas AXIOMA, alasan “baru menjabat” tidak bisa dijadikan tameng. “Transparansi dan akuntabilitas wajib ditegakkan, apalagi menyangkut uang rakyat dalam jumlah besar. Publik berhak tahu detail pemanfaatan dana tersebut, mulai dari rincian belanja, output kegiatan, hingga capaian kinerjanya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lukman meminta pihak terkait, baik Inspektorat maupun aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar, untuk mengkaji ulang realisasi anggaran yang terkesan janggal. “Anggaran makan-minum rapat yang fantastis ini jauh dari asas efisiensi. Terkait hal itu, Ormas AXIOMA akan melayangkan surat audiensi,” ungkapnya.
DPRD Kota Banjar pun didesak untuk turun tangan melakukan pengawasan lebih ketat. Tanpa penjelasan yang terbuka, publik hanya bisa menduga-duga apakah anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan atau justru berpotensi menjadi ajang pemborosan.
(Red)
