Bogor//Reformasiaktual.com- Penutupan sementara aktivitas tambang di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor, oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Berbuntut Panjang
Tidak hanya dirasakan oleh sopir, kernet, dan sebagian masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, imbasnya juga menghambat kegiatan proyek Pemkab Bogor. Sebab pihak ketiga pelaksana pekerjaan kesulitan mendapatkan material bahan baku. Kalaupun ada harganya pun naik hingga dua kali lipat.
Sekretaris DPC Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Bogor, Jonarudin Syach mengatakan, penutupan aktivitas tambang di tiga kecamatan wilayah di Bogor Barat sangat memberikan dampak terhadap kegiatan pembangunan di Bumi Tegar Beriman.
Apalagi, penyetopan sementara aktivitas tambang dilakukan ketika musim proyek sedang berlangsung.
Jonarudin Syach mengungkap, permasalahan kesulitan mendapatkan bahan baku dampak penutupan sementara aktivitas penambangan sudah dirapatkan bersama antara para penyedia jasa konstruksi pemenang proyek tahun 2025 dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.
Hanya saja, sampai sekarang belum didapatkan informasi yang memberikan ketenangan pada penyedia jasa konstruksi.
masih menurut sumber yang sama, beberapa waktu lalu sudah diadakan rapat dengan ratusan pengusaha pemenang lelang bersama DPUPR yang dipimpin oleh kadis dan kabid perbaikan jalan dan jembatan.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa dampak penutupan tambang menyebabkan sulitnya mendapatkan bahan baku, sehingga menyebabkan harga naik hingga 15 persen.
“Dampaknya harga bahan baku naik, lebih tepatnya disebut berpindah harga karena saat ini harga bahan baku menjadi Rp125 hingga 150 ribu per kubik,” ungkap sumber senin (13/10/2025).
Pihaknya khawatir, kondisi yang saat ini terjadi akan menghambat pembangunan yang sedang berjalan. Puncak dari permasalahan ini adalah mangkrak
“Kalau memang tidak ada langkah dari Pemkab Bogor menyikapi permasalahan ini, diprediksi banyak pekerjaan yang akan mangkrak.
Maka saya mewakili para pengusaha berharap ada solusi dari Pak Bupati Bogor,” tambahnya
Ditempat terpisah Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom, mengatakan disetopnya sementara aktivitas penambangan di tiga wilayah itu memang memberikan dampak positif dan negatif.
“Yang pertama dampak positifnya adalah, masyarakat tidak tercemar polusi dan teror lalu lalang kendaraan pengangkut tambang. Sementara dampak negatifnya, pekerja tambang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Masih kata Aan Triana Al Muharom dampak kebijakan Gubernur Jabar tersebut membuat beberapa proyek pemerintah tidak berjalan lancar, sebab bahan baku material sulit didapat.
“Disisi lain proyek APBD sedang berjalan, akhirnya material tidak ada, sehingga terpaksa mengambil ke wilayah orang, bahkan informasinya harganya naik. Jadi kita memohon kepada Gubernur Jawa Barat untuk mencoba evaluasi positif dan negatifnya, sehingga berjalan dengan baik,” ucapnya.
Anggota Fraksi Golkar mengatakan, dalam waktu dekat iakan mencoba berdiskusi dengan Pemprov Jabar untuk mencari solusi.
“Kita tidak memilik kewenangan atas kondisi hari ini yang terjadi, paling tidak kita memberikan masukan kepada Pak Gubernur,” bebernya.
Sementara Ketua Kadin Kabupaten Bogor menanggapi hal tersebut dengan datar, Shinta Dec Checawaty berharap seluruh pihak bersabar dengan penyetopan sementara aktivitas pertambangan di Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang.
Kata dia kebijakan tersebut memberikan dampak positif dan negatif. “Ya, kalau saya lihat ini kan sudah diambil keputusan oleh Pemprov Jabar memang urusan tambang ini kan menjadi domainnya Pemprov jabar,” ujarnya,
Menurutnya, kebijakan tersebut didasari adanya faktor lain, sehingga Pemprov Jabar sedang melakukan evaluasi terhadap para pelaku usaha tambang.
“Nah, pasti ada sesuatu yang memang pemerintah melihat banyak faktor yg harus dirapikan. Jadi mau tidak mau, karena memang situasituasinya mungkin sudah tidak teratur, sehingga ada efek domino dari langkah yg diambil pemerintah,” sebutnya.
Ia melanjutkan, kebijakan ini kan tidak hanya di kabupaten Bogor, beberapa daerah lain juga ikut terdampak.
“Untuk semua pelaku usaha agar bisa menyesuaikan dengan kebijakan ini, dan saya yakin pemerintah sudah berfikir langkah yg terbaik. Baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang,” tandasnya
Shinta Dec Checawaty menyakini kebijakan ini tidak berlangsung lama, sebab proses pembangunan harus terus berjalan dan merata di Kabupaten Bogor.
“Tapi saya pikir ini pasti akan baik walaupun memang sekarang banyak hal-hal yang memang bersinggungan. Jadi terkena dampak gitu, tapi saya yakin bahwa ini tidak berlangsung lama,” katanya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Suryanto hingga berita ini diturunkan tidak memberikan respon atas konfirmasi yang di kirim lewat WasAap.
( Dauri )
