Reformasi aktual.com//Bandung Barat-
DPRD Bandung Barat – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Menerima audiensi dan silaturahmi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Senin (13/10/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat DPRD lantai 4 Kabupaten Bandung Barat.
Dalam audiensi tersebut, para pengurus APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang tengah dihadapi Desa, terutama terkait minta ketegasan tentang Musrembang.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi para Kepala Desa Se- Kabupaten Bandung Barat, Audensi ini untuk menegaskan komitmen mereka terhadap perencanaan pembangunan yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi untuk masyarakat.
Ketua APDESI Kabupaten Bandung Barat (KBB) Agus Karyana S.T, menyampaikan para Kepala Desa sepakat bahwa pelaksanaan Musrenbang selama ini masih jauh dari harapan, terutama dalam hal realisasi usulan pembangunan dari tingkat bawah.
“Agus Karyana menegaskan,”Musrenbang ini jangan hanya jadi seremonial dan formalitas saja, tetapi harus betul-betul sesuai amanat undang-undang, dilaksanakan dan direalisasikan,”harapnya.
Agus Karyana dengan tegas menyatakan tujuan utama Audiensi dengan DPRD adalah agar aspirasi dan masukan dari para Kepala Desa bisa diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Ketua APDESI Agus Karyana menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran Musrenbang di setiap tingkatan.
“Kami ingin tahu secara terbuka, anggaran Musrenbang tingkat kecamatan berapa. Jangan sampai kita melaksanakan Musrenbang mulai dari RT/RW, Desa, Kecamatan, sampai Kabupaten, tapi realisasinya tidak ada,” tegasny.
Agus Karyana menambahkan, selama ini pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bandung Barat (KBB), masih sangat minim dalam realisasi. Ia menyebut, dari seluruh usulan yang diajukan, hanya sebagian kecil yang benar-benar terealisasi di lapangan.
“Memang sebelumnya ada beberapa kegiatan yang terealisasi, tapi dari 100 % usulan, paling hanya ±5 % yang betul-betul terlaksana. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus mendesak agar DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), khususnya Komisi I, memperjuangkan agar pelaksanaan Musrenbang tahun-tahun berikutnya lebih transparan, baik dari segi pagu anggaran maupun proses distribusi program antar-kecamatan,“Kami ingin tahu pagu anggarannya berapa, meskipun kecil 2 %,- 5 %, atau lebih yang penting jelas. Kami akan akumulasikan dan bagi rata untuk 16 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Agus Karyana juga melontarkan ultimatum tegas. Bila hingga pembahasan APBD Murni Tahun 2026 tidak ada kejelasan maupun realisasi nyata dari hasil Musrenbang, para Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI Kabupaten Bandung Barat (KBB) sepakat tidak akan mengikuti pelaksanaan Musrenbang tahun berikutnya.
Agus Karyana dengan tegas apabila tidak di dengar terkait Musrenbang ini dan tidak direalisasikan, kami tidak akan melaksanakan Musrenbang di tahun 2026. Kami hanya ingin Pemerintah daerah benar-benar serius mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dari bawah,” tegasnya.
Berharap sebelum pembahasan APBD Murni 2026 dimulai, sudah ada kejelasan dari pihak TAPD dan DPRD KBB mengenai mekanisme dan realisasi usulan Musrenbang.
“Harapanya sebelum pembahasan APBD Murni 2026 sudah ada jawaban, bahkan kalau bisa kami dilibatkan langsung dalam pembahasannya, dengan begitu, Desa benar-benar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, bukan hanya penonton, berharap, sebelum pembahasan APBD Murni 2026 dimulai, sudah ada kejelasan dari pihak TAPD dan DPRD mengenai mekanisme dan realisasi usulan Musrenbang,” pungkasnya.
Journalist A2n***jjn
