Bogor, Reformasiaktual.com– Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ansor yang berlokasi di Desa Cemplang, Kampung Cemplang RT 08 RW 02, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga enggan memberikan keterangan kepada awak media saat hendak dikonfirmasi terkait Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Tahap I Tahun 2024–2025.
BOP Kesetaraan merupakan dana bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi penyediaan biaya operasional non-personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, saat awak media berusaha melakukan konfirmasi langsung ke PKBM Ansor, pihak kepala PKBM justru terkesan menghindar dengan berbagai alasan yang dianggap tidak masuk akal. Hal ini menimbulkan dugaan adanya ketertutupan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut.
Fenomena seperti ini disayangkan, mengingat pers memiliki fungsi sebagai pilar keempat demokrasi. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta berperan menyiarkan informasi kepada publik.
Sikap tertutup Kepala PKBM Ansor terhadap wartawan justru menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Bahkan, sejumlah warga menduga adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, hingga muncul istilah “PKBM siluman” yang hanya aktif saat pencairan dana berlangsung.
“Seharusnya Dinas Pendidikan, khususnya bidang Pendidikan Non Formal (PNF), menindak tegas oknum PKBM yang dicurigai tidak transparan dalam mengelola anggaran pemerintah,” ujar salah seorang warga setempat.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan pihak terkait segera mengambil langkah evaluasi serta penindakan agar dana BOP benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan, transparan, dan akuntabel.
(O Sobandi)
