Bekasi – Reformasiaktual.com ,program bantuan Revitalisasi satuan pendidikan pembangunan ruang kelas baru sekolah dasar negeri buni bakti 03 yang beralamat dikampung buni bakti Rt 14/06 desa buni bakti kecamatan babelan kabupaten bekasi jawa barat, yang di danai dari (APBN) tahun 2025, menjadi sorotan tajam, pengerjaan pembangunan ruang kelas baru yang seharusnya diperbaiki sesuai sfeak, pembangunan (RKB), justru menuai kritikan pedas karena disinyalir kualitasnya kurang baik, yang dinilai jauh dari kata layak dan terkesan asal jadi.
Padahal,anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini tidaklah kecil, mencapai Rp. 132.023.990.00 akan tetapi,kualitas pekerjaan yang buruk ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBN pemerintah untuk kepentingan publik.
Ketika tim awak media konfirmasi ke pihak (P2SP) panitia satuan pelaksana di lokasi proyek, tersebut yang seharusnya mengawasi jalannya pembangunan (RKB) justru tidak ada,di tempat. sangat disayangkan dengan ke-tiadaan pengawasan ini,diduga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pengerjaan proyek (RKB) menjadi kacau dan tanpa standar.kondisi ini mencerminkan minimnya tanggung jawab dari pihak-pihak terkait.
Sikap tidak kooperatif juga ditunjukkan oleh kepala sekolah SDN buni bakti 03, saat ditemui awak media pada jum’at (24/10/2025) KEPSEK tetap tidak ada di tempat seolah- olah menghindar tidak ada penjelasan yang jelas.
Sangat di sayangkan sikap prilaku kepala sekolah dasar negeri buni bakti 03 tidak ada keterbukaan terhadap publik, boleh dikatakan undang-undang (KIP). semakin memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam pelaksanaan proyek. pembangunan ruang kelas baru (RKB). bahkan publik juga berhak mendapatkan transparansi penuh dan penjelasan yang masuk akal dari pemimpin kepala sekolah SDN buni bakti 03 penggunaan anggaran dan kualitas pembangunan yang buruk ini.hanya itu. pembangunan tersebut adalah pembangunan bantuan pemerintah melalui program Revitalisasi satuan pendidikan.
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini pemerintah kabupaten bekasi khususnya, diharapkan segera turun tangan untuk mengaudit proyek Revitalisasi ini secara menyeluruh. hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, bukan hanya sekadar menjadi proyek asal jadi, atau dijadikan proyek bacakan ajang bisnis demi memperkaya diri sendiri, yang merugikan masyarakat banyak.”pungkas.,(O.SOBANDI)
