Reformasiaktual.com // Kabupaten Garut- Polemik yang melibatkan jajaran BPD dan sejumlah tokoh masyarakat Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, terkait pertanyaan mengenai kejelasan penggunaan anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta anggaran bantuan dari Pemerintah Daerah, kini bergulir menjadi aduan resmi ke Mapolres Garut dan Inspektorat Kabupaten Garut.
Isu dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran di internal Pemerintah Desa Tanjung Mulya semakin menguat setelah beredarnya beberapa dokumen berita acara musyawarah. Dokumen tersebut dimuat oleh sejumlah media online di wilayah Jawa Barat dan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian serta dugaan kurangnya transparansi dalam penerapan anggaran. Selain itu, muncul pula indikasi adanya praktik KKN di internal Pemdes Tanjung Mulya.
Hal tersebut disampaikan oleh dua perwakilan BPD dan tokoh masyarakat setempat, berinisial S.A dan S.N, saat diwawancarai awak media Reformasiaktual.com pada Jumat (14/11), sekitar pukul 09.00 WIB. Keduanya mengungkapkan kekecewaan atas situasi yang terjadi selama ini.
Menurut S.A dan S.N, langkah pelaporan ke Mapolres Garut dan Inspektorat yang diwakili oleh salah satu lembaga sosial kontrol merupakan bentuk kekecewaan mendalam dari jajaran BPD dan masyarakat yang merasa selalu dihadapkan pada minimnya transparansi dalam setiap penggunaan anggaran desa.
Mereka berharap Polres Garut dan Inspektorat Kabupaten Garut dapat mengambil langkah tegas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, agar dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang dinilai cukup fantastis tersebut dapat diungkap secara terang benderang.
Toni R – Reformasiaktual.com Garut
