Reformasiaktual.com//Kabupaten Bandung — Progres pembangunan SMKN 1 Arjasari, Kabupaten Bandung, kembali menuai sorotan publik. Meski pihak pelaksana mengklaim progres fisik telah mencapai 60 persen dan menargetkan penyelesaian pada Desember 2025, hasil investigasi awal Media Reformasi Aktual menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara klaim tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.
Proyek senilai kurang lebih Rp10,1 miliar yang bersumber dari APBD Murni Provinsi Jawa Barat 2025 ini mencakup pembangunan enam ruang kelas, satu ruang guru, area parkir, serta fasilitas pendukung lainnya di atas lahan hibah seluas 4.000 m².
Pihak kontraktor menyebut seluruh pekerjaan telah mengacu pada standar teknis, mulai dari penggunaan ready mix beton, sertifikat uji material dari POLBAN, hingga kebutuhan cut and fill yang diklaim menyerap porsi anggaran cukup besar. Namun, temuan lapangan justru menunjukkan banyak aspek yang belum selaras dengan laporan progres resmi.
Salah satu aktivis mahasiswa, Rahman Abbizard Mushaf, yang juga Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sukabumi (HIPPMA), memberikan sejumlah catatan kritis terhadap proyek tersebut. Menurutnya, terdapat indikasi ketidaksesuaian data dan lemahnya transparansi pelaksanaan pembangunan.
Berikut beberapa catatan penting dari HIPPMA:
- Nilai proyek yang fantastis (Rp10,139 miliar) dianggap tidak sebanding dengan progres fisik yang terlihat di lapangan. Pekerjaan bangunan dinilai belum mencapai angka 60 persen sebagaimana diklaim pelaksana.
- Dokumentasi progres tidak lengkap. Time schedule, shop drawing terbaru, serta laporan harian dan mingguan tidak ditampilkan secara terbuka. Laporan konsultan pengawas independen juga tidak dapat diakses publik.
- Potensi keterlambatan pekerjaan. Proyek APBD 2025 idealnya mulai berjalan pertengahan tahun, namun realisasi di lapangan baru dimulai pada September. Kondisi musim hujan September–Desember juga berisiko besar menghambat pekerjaan konstruksi.
- Validasi struktur minim. Terdapat perbedaan antara rencana bangunan dan realisasi fisik satu lantai, tanpa data resmi revisi desain yang disahkan oleh dinas terkait.
- Transparansi anggaran dipertanyakan. Klaim besarnya biaya cut and fill belum disertai dokumen audit teknis maupun administratif yang bisa diverifikasi.
- Penerapan K3 lemah. Beberapa pekerja ditemukan tidak menggunakan APD sesuai standar keselamatan kerja.
- Indikasi ketidakteraturan upah. Beberapa pekerja mengaku menerima upah tidak sesuai standar atau tidak transparan dalam pembayarannya.
- Dugaan penggunaan material di bawah standar. Beberapa material yang terlihat di lokasi diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Dengan berbagai temuan tersebut, publik menilai bahwa klaim progres 60 persen tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. HIPPMA mendesak adanya keterbukaan informasi, audit teknis menyeluruh, serta penegakan standar keselamatan dan kualitas konstruksi.
Proyek ini dinilai sangat strategis karena menyangkut fasilitas pendidikan dan masa depan peserta didik di Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu, semua pihak terkait diminta memastikan pembangunan SMKN 1 Arjasari berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Sebelum berita ini ditayangkan, tim peliput telah berupaya mengonfirmasi kepada Kepala Dinas maupun pejabat terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, namun belum mendapatkan tanggapan. Awak media bahkan diminta berkirim surat resmi terlebih dahulu sebelum dapat memperoleh keterangan atau menemui pejabat terkait.
