Oleh, Fathiyakan Abdullah
Ketua Harian Pengurus Pusat KAMMI
Reformasiaktual.com//Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung 2025 mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kerusakan alam: sebuah negara yang tertinggal dari rakyatnya sendiri. Dalam situasi di mana lebih dari 631 warga meninggal, hampir setengah juta mengungsi, dan jutaan terdampak, publik menyaksikan satu fenomena yang tidak pernah terbayangkan dua dekade lalu—yang bergerak paling cepat bukanlah negara, melainkan influencer.
Nama Ferry Irwandi menjadi simbol kegagalan struktural itu. Dalam 24 jam, ia mengumpulkan hampir Rp 10 miliar melalui livestream YouTube—angka yang sulit dicapai sebagian lembaga resmi dalam seminggu. Yang membuat fenomena ini tajam bukan sekadar kecepatannya, melainkan pesan yang terkandung di dalamnya: kepercayaan publik telah berpindah tangan.
Sementara pemerintah daerah kelimpungan—dengan jembatan putus, jalur logistik terhenti, dan infrastruktur lumpuh—pemerintah pusat tampak ragu menetapkan bencana nasional. Rapat koordinasi yang berlapis, instruksi yang terlambat, dan narasi defensif hanya memperdalam jurang antara rakyat dan negara.
Di celah itulah aktor non-negara masuk. Relawan lokal, NGO, komunitas kecil, hingga konten kreator memegang peran yang seharusnya menjadi kewajiban negara. Dan publik menyaksikan kontras yang menyakitkan: pejabat yang berpakaian rapi memberi konferensi pers, sementara influencer menembus lumpur, mengangkat logistik, dan menangis bersama penyintas.
Dalam bahasa politik, ini bukan fenomena biasa. Ini erosi legitimasi.
Dalam bahasa sosial, ini pindahnya otoritas moral.
Dalam bahasa publik, ini kekecewaan yang mewujud menjadi aksi.
Saya ingin menegaskan dengan sangat jujur:
“Ketika rakyat lebih percaya influencer daripada negara, itu bukan keberuntungan influencer. Itu kegagalan negara.”
Fenomena Ferry Irwandi adalah cermin telak. Ia menunjukkan bahwa rakyat tidak lagi menunggu negara untuk hadir. Mereka memilih siapa pun yang mampu bergerak paling cepat dan paling tulus. Negara boleh memiliki anggaran triliunan, tetapi rakyat bergerak kepada sosok yang memberi empati dalam bentuk paling konkret.
Namun euforia ini menyimpan bahaya. Bencana tidak boleh digantungkan pada figur individual, betapapun baiknya. Ketika seseorang bisa menggalang miliaran rupiah dalam sehari, sistem negara seharusnya bertanya pada dirinya sendiri—bukan sekadar memuji solidaritas rakyat.
Saya perlu menyampaikan ini secara terbuka:
“Solidaritas rakyat adalah anugerah. Ketergantungan negara pada solidaritas rakyat adalah peringatan.”
Bencana Sumatra membuka mata bahwa publik kini semakin kritis dan semakin siap bergerak tanpa menunggu komando negara. Ini bisa menjadi peluang kebangkitan civil society, tetapi juga dapat menjadi tanda merosotnya kapasitas negara jika tidak direspons dengan pembenahan serius.
Negara harus kembali mengejar kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu tidak lagi bisa dimenangkan dengan slogan. Ia hanya bisa diraih dengan kehadiran nyata, kecepatan, dan empati yang tidak dibuat-buat.
Saya tutup dengan pernyataan yang paling penting:
“Ferry Irwandi bukan ancaman bagi negara. Ia adalah alarm bagi negara. Dan alarm ini keras, jelas, dan tidak boleh diabaikan.”
Dharma eka yudiawan
