Reformasiaktual.com//Kabupaten Bandung —
Proyek pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di Jalan Durung–Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Berkah, kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung tersebut diduga melanggar standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan pembangunan ini terpantau pada Selasa, 25 November 2025.Dalam pantauan lapangan, tim media menemukan sejumlah kejanggalan terkait pelaksanaan proyek tersebut. Para pekerja diduga tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm keselamatan, sepatu safety, rompi reflektif, atau perlengkapan K3 lainnya.
Padahal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 86, menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Selain itu, pekerjaan di lokasi juga dinilai terkesan kurang profesional, dengan dugaan penggunaan material yang tidak sesuai kualitas standar konstruksi TPT.
Hingga hari ke-14 sejak surat resmi klarifikasi dikirimkan oleh lintas media kepada Dinas PUPR Kabupaten Bandung, tidak ada satu pun jawaban resmi yang diberikan.
Surat tersebut bahkan telah didisposisikan oleh Kepala Dinas kepada bidang terkait, namun hingga kini tidak ada respons, penjelasan, maupun klarifikasi.
Pada Selasa, 9 Desember 2025, awak media kembali mendatangi kantor Dinas PUPR Kabupaten Bandung untuk meminta konfirmasi. Namun, tak seorang pun pejabat bidang terkait yang bersedia memberikan penjelasan, meski salah satu pegawai membenarkan bahwa surat konfirmasi sudah masuk dan diteruskan kepada Bidang Jalan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bidang Jalan tetap bungkam.
Apakah ada yang ingin ditutupi dalam pelaksanaan proyek ini?
Mengapa PUPR seolah menghindari kewajiban memberikan informasi kepada publik?
Mengapa proyek beranggaran negara justru minim pengawasan dan penjelasan?
Ketertutupan ini dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola proyek fisik yang menyangkut keselamatan publik.
LensaViralNews Group: Minta Evaluasi Menyeluruh
Melihat kondisi tersebut, LensaViralNews Group mendesak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek TPT di Nagreg. Evaluasi ini meliputi:
Pemeriksaan kepatuhan kontraktor terhadap aturan K3
Peninjauan ulang kualitas material dan metode kerja
Verifikasi administrasi dan dokumen proyek
Penegakan tanggung jawab kontraktor pelaksana
Pemerintah daerah tidak boleh menyepelekan kontrol sosial dari masyarakat dan media. Pengawasan publik adalah bagian penting dari upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai standar, bebas dari kelalaian, dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Transparansi Adalah Kunci
Dinas PUPR Kabupaten Bandung diharapkan segera memberikan jawaban resmi, membuka informasi secara transparan, serta memastikan proyek tersebut memenuhi standar keselamatan, keberlanjutan, dan integritas penggunaan anggaran.
Pembangunan fisik bukan hanya soal selesai atau tidak, tetapi bagaimana prosesnya dijalankan sesuai aturan, aman, dan bertanggung jawab terhadap publik.
Asep T
