Wali Kota Bandung Sambut Positif Forum Profesor Bandung, Dorong Kolaborasi Pemkot–Perguruan Tinggi

Berita Kota111 Dilihat

Reformasiaktual.com//Kota Bandung — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif masukan dan kritik yang disampaikan dalam Forum Profesor Bandung yang diinisiasi oleh Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi konkret antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Forum Profesor Bandung menggelar diskusi bertema “Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi 2026 terhadap Kinerja Wali Kota Bandung” yang berlangsung di Ballroom Grandia Hotel, Jalan Cihampelas No. 80–82, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan serta para guru besar dan akademisi lintas perguruan tinggi.

IPRC menilai kinerja Wali Kota Bandung hingga akhir 2025 masih berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, diperlukan penguatan kolaborasi teknis antara Pemkot Bandung dan kalangan akademisi agar kebijakan publik tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, menjelaskan Forum Profesor Bandung hadir untuk mengisi ruang yang selama ini belum terhubung secara optimal antara pemikiran akademik dan praktik pemerintahan daerah.

“Selama ini kampus memiliki dewan profesor dan guru besar, namun keterkaitannya dengan operasional kebijakan pemerintah masih terbatas. Forum ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut agar gagasan akademik dapat diterjemahkan menjadi langkah teknis birokrasi,” ujar Prof. Muradi.

Ia menilai respons para akademisi dalam forum tersebut relatif teknis karena mengaitkan kebijakan publik dengan kerangka teoretik serta realitas implementasi di lapangan. Prof. Muradi juga mengingatkan bahwa persoalan keamanan seperti pencurian kendaraan bermotor, aksi geng motor, dan kejahatan jalanan sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Relasi eksekutif dan legislatif, ketimpangan representasi, serta polarisasi opini publik juga menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik lokal,” tambahnya.

Sementara itu, dari perspektif lingkungan dan tata kota, dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fauzan Ali Rasyid, menyoroti tingginya daya tarik Kota Bandung di sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang belum diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang memadai.

“Banyak yang ingin kota kreatif dan bersih, tetapi enggan berhadapan dengan persoalan sampah. Ini kontradiksi yang harus diselesaikan,” katanya.

Ia menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun penentuan bagi tata ruang Kota Bandung, dengan tiga ujian utama, yakni kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan banjir melalui APBD 2026, tindakan tegas dalam normalisasi sungai dan alih fungsi lahan, serta keberanian mengambil kebijakan yang tidak populer demi keberlanjutan jangka panjang.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan apresiasinya terhadap peran Forum Profesor Bandung. Ia mengakui bahwa roda pemerintahan kerap dihadapkan pada beragam kepentingan dan subjektivitas yang berpotensi mengaburkan fokus pada isu-isu substansial.

“Pandangan objektif para guru besar sangat dibutuhkan agar pemerintah tidak terjebak pada rutinitas administratif semata. Forum ini menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi yang lebih erat, melampaui diskusi wacana menuju kerja sama konkret yang bisa diuji bersama,” ujar Farhan.

Farhan juga menegaskan secara kelembagaan Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi melalui nota kesepahaman. Namun, ia mengakui masih diperlukan figur-figur akademisi yang dapat menjadi rujukan substantif dalam proses pengambilan kebijakan.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa kritik dan saran dari akademisi merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
“Selama pemerintah masih dikritik, itu berarti masih ada perhatian dan harapan. Ketika kritik berhenti, justru itulah tanda bahaya,” pungkasnya.

Asep