SUKABUMI – Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Sukabumi saat ini tengah menghadapi hambatan operasional yang signifikan.
Berdasarkan laporan dari sejumlah pengelola dapur mandiri dan satuan penyedia, anggaran operasional yang bersumber dari Pemerintah Pusat hingga kini belum terealisasi ke rekening daerah.
Faktor Administratif dan Transisi Birokrasi.
Keterlambatan pencairan dana ini diidentifikasi bersumber dari beberapa faktor krusial:
Dinamika Verifikasi Data: Sinkronisasi data penerima manfaat yang dinamis guna mencegah salah sasaran.
Transisi Kelembagaan: Penyesuaian sistem birokrasi pada Badan Gizi Nasional yang memengaruhi kecepatan distribusi.
Standarisasi Lokal: Pemenuhan syarat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai prasyarat mutlak pencairan.
Implikasi dan Suara dari Lapangan
Belum cairnya anggaran memaksa para pelaksana di lapangan untuk mengambil langkah darurat demi menjaga keberlanjutan program.
”Kami berkomitmen penuh mendukung program ini demi gizi anak bangsa, namun tanpa kepastian anggaran, operasional kami berada di titik kritis.
Kami berharap pemerintah segera mempercepat proses birokrasi agar distribusi makanan ke pelosok tidak terhenti,” ujar salah satu perwakilan pengelola dapur mandiri di Kabupaten Sukabumi. Kamis, 19/12/2025.
Kondisi ini mengakibatkan ketergantungan pada dana talangan pribadi untuk pengadaan bahan baku dan kerentanan tinggi terhadap fluktuasi harga pangan di pasar lokal.
Urgentitas Kepastian Anggaran
Para penyedia jasa boga mendesak Pemerintah untuk segera merilis jadwal pencairan dana yang pasti.
Langkah cepat sangat diperlukan guna menjamin standar kualitas gizi dan keberlanjutan program bagi siswa, terutama mereka yang berada di wilayah pelosok kabupaten.
Widiyano*©
