Bogor //ReformasiAktual.com-
Kepala Desa (Kades) Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Hotib, bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Desa (Banke), diduga bersikap tertutup dan terkesan menghindari awak media. Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah wartawan mengaku nomor kontaknya diblokir saat hendak melakukan konfirmasi maupun silaturahmi ke kantor desa.
Sikap tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran negara yang digelontorkan ke Desa Bantar Karet, baik dari Kementerian Desa (Kemendes) maupun dari APBD Kabupaten Bogor melalui program Bankeu Samisade (Satu Miliar Satu Desa).
Di era keterbukaan informasi publik saat ini, pejabat pemerintahan semestinya tidak asing dengan peran media. Pers merupakan mitra strategis pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, kondisi berbeda justru dialami tim investigasi media Reformasi Aktual saat mendatangi Kantor Desa Bantar Karet. Saat itu, hanya terdapat petugas Linmas, mantan anggota LPM, serta petugas pelayanan masyarakat. Ketika ditanyakan keberadaan kepala desa, pihak staf mengaku tidak mengetahui posisi Kades Hotib.
Upaya konfirmasi kepada TPK Banke melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp juga tidak membuahkan hasil. Tidak ada balasan maupun respons. Bahkan, pihak desa mengakui bahwa nomor kontak awak media telah diblokir tanpa penjelasan yang jelas. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pihak desa enggan dikonfirmasi terkait perkembangan dan realisasi program-program desa.
Sikap kepala desa yang menghindari awak media dinilai mencerminkan perilaku tidak kooperatif terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program desa.
Selain itu, sikap yang terkesan angkuh dan tidak menghormati tamu juga dinilai tidak mencerminkan keteladanan seorang pemimpin desa. Seharusnya, kepala desa dapat memberikan contoh yang baik kepada TPK maupun perangkat desa lainnya dalam hal etika, transparansi, dan pelayanan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Bantar Karet dan pihak TPK Banke belum memberikan klarifikasi resmi.
(Dedi/Yusuf)
