Reformasiaktual com//Bandung Barat
Batujajar — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/LPMP Jawa Barat, Jalan Batujajar, Desa laksana Mekar,Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat,” kamis (09/04/1026)
Kegiatan ini menjadi forum penyelarasan program pembangunan daerah dengan berbagai masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Bupati Kabupaten Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan, rencana kerja tahun 2027 menimbulkan tekanan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Jeje meminta seluruh perangkat daerah aktif memberikan masukan yang relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Rencana kerja untuk tahun 2027, maka kami berharap kepada SKPD memberikan masukan terutama pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan ke depan. Selain itu, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari budayawan, ulama, hingga pelaku ekonomi.
Jeje menegaskan, pembangunan daerah harus berjalan secara menyeluruh dengan menghidupkan berbagai sektor strategis.
“Perekonomian, infrastruktur, budaya dan lainnya harus hidup,” harapnya.
Lebih lanjut Jeje, menyampaikan dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemda Bandung Barat juga membuka peluang investasi serta mendorong kreativitas masyarakat dalam menggerakkan perekonomian.
Jeje menambahkan dalam Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, di antaranya penguatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan.
Selain itu, transformasi pemerintahan digital, stabilitas keamanan, dan pemerataan infrastruktur juga menjadi fokus pembahasan,” tutupnya.
Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi, memberikan penjelasan untuk meredam polemik yang berkembang.
Mahdi menegaskan bahwa ketidakhadiran sejumlah anggota fraksi bukan karena mengabaikan forum, melainkan adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
“Dengan ketidakhadiran anggota fraksi, memang ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi semuanya sudah dikomunikasikan,” terangnya.
Mahdi memastikan bahwa kehadiran tetap terwakili dan tidak mengurangi esensi keterlibatan DPRD dalam Musrenbang.
“Saya yang penting hadir mewakili teman-teman yang lain, insya Allah. Jangan dianggap tidak penting,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahdi menekankan bahwa peran DPRD tetap berfokus pada pengawalan aspirasi masyarakat, mulai dari proses inventarisasi hingga penyampaian kepada pemerintah daerah (Pemda)
Menurutnya, ketidakhadiran tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian, melainkan sebagai bagian dari dinamika dan pembagian tugas dalam menjalankan fungsi representasi.
Di tengah kritik yang muncul, ia juga mengisyaratkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Musrenbang agar lebih substantif dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Namun, di balik kehadiran sejumlah pejabat, ketidakhadiran sebagian Ketua Fraksi dan anggota DPRD justru menjadi perhatian. Fenomena ini memunculkan kritik bahwa Musrenbang kerap kali hanya menjadi agenda formalitas yang minim dampak nyata.
Sejumlah pihak menilai forum Musrenbang belum sepenuhnya menjadi ruang partisipatif yang efektif.
Banyak usulan masyarakat yang dinilai tidak terealisasi, sementara pembahasan yang terjadi dianggap sebatas penggeseran alokasi anggaran tanpa menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau hanya menggeser alokasi anggaran saja, itu kan sifatnya formil. Masyarakat nanti yang justru akan mempertanyakan,” ungkap salah satu pernyataan yang berkembang di kalangan legislatif.
Kondisi ini dinilai berpotensi menggeser fokus anggota dewan dari forum Musrenbang ke mekanisme lain yang dianggap lebih efektif dalam memperjuangkan pokok-pokok pikiran (Pokir).
Adapun tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2027 adalah penguatan infrastruktur dan hilirisasi sektor unggulan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Pemerintah daerah juga menetapkan fokus kebijakan belanja, meliputi peningkatan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kreatif dan digital, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, serta digitalisasi layanan publik.
Sementara itu, arah kebijakan pembangunan diarahkan pada penurunan kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, peningkatan layanan publik dan kinerja aparatur, serta pengendalian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2027 yang mengusung tema penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat menuai sorotan tajam.
Journalist A2n***RA
