Bandung// -Reformasiaktual.com
Sidang Pleno Komisi Program Kerja XTC Indonesia dalam Rakernas 1 XTC Indonesia digelar di Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu, 19/4/2026. Rakernas pertama ini jadi momentum pembenahan organisasi menuju XTC yang lebih baik, transparan, dan mendukung pemerintah serta masyarakat.
Rakernas dihadiri oleh Ketua Umum XTC Indonesia KISANO ALAM WIRANATA KUSUMA beserta jajaran pengurus pusat, DPP dan DPD perwakilan pengurus daerah, serta anggota XTC dari seluruh Indonesia.
Sidang pleno dalam Rapat Kerja (Raker) XTC telah dilaksanakan dengan lancar, demokratis, dan penuh semangat kebersamaan. Sidang ini menghasilkan sejumlah keputusan strategis sebagai pedoman organisasi ke depan, diantara nya:
1.Penetapan Program Kerja
2.Penguatan Struktur Organisasi
3.Peningkatan Kaderisasi dan Pembinaan Anggota
4.Konsolidasi dan Soliditas Internal
5.Penegasan Komitmen Organisasi
6.Tindak Lanjut dan Evaluasi
Sekjen DPP XTC Indonesia, Yerry, mengatakan Rakernas ke-1 ini langkah awal untuk perubahan besar. “Sekarang kita lagi berbenah untuk XTC yang lebih baik lagi. Program kerjanya harus menyeluruh untuk nasional,” ujarnya. Saat ini XTC sudah ada di 14 provinsi dengan target bisa mencapai 16 provinsi ke depan.
Yerry menjelaskan ada 18 bidang di DPP yang memaparkan program kerja masing-masing. Seluruh bidang diarahkan agar programnya menyentuh level DPD, DPC, hingga PAC. Ia menekankan pentingnya sinergi antar bidang agar hasil Rakernas tidak hanya jadi wacana.
Kabid Ekonomi XTC Indonesia, Eky Anshori, menyebut ada tiga fokus jangka pendek, menengah, dan panjang. Pertama, penertiban jenis usaha atribut organisasi. “Di lapangan atribut beredar tidak teratur dan banyak meresahkan. Vendor yang membuat atribut harus berbadan hukum CV atau PT dan disertakan KSB,” tegas Eky.
Poin kedua dari bidang ekonomi adalah membuka peluang pekerjaan bagi anggota. Eky mengakui saat ini anggota XTC dari PAC hingga DPC belum tertampung secara menyeluruh. “Kita akan bentuk perusahaan yang bisa menaungi dan memberi pekerjaan, meski belum penuh, tapi ini ikhtiar setahun ke depan,” katanya.
Poin ketiga adalah investasi dan kemitraan. Eky menyebut XTC perlu bekerja sama dengan bank BUMN dan pemerintah. Ia juga menyinggung kolaborasi dengan bidang pendidikan dan SDM untuk menampung potensi beasiswa serta pendidik kompeten bagi anak jalanan binaan XTC.
Terkait jumlah anggota, Yerry menyebut sedang dilakukan pemutihan database nasional. Data sementara Jawa Barat mencapai 476.000 anggota, Maluku Utara 1.2024, Papua sekitar 400, Sulawesi 2.000, belum termasuk Lampung, DKI Jakarta, dan Banten. Total anggota XTC di Indonesia diperkirakan mencapai satu juta.
“Enam bulan ke depan akan ketahuan database real-nya. Untuk Jawa Barat yang baru daftar ulang lewat KTA ada 26.000 sampai 30.000,” jelas Yerry. Ia mengakui stigma XTC di masyarakat masih negatif, sehingga program kerja nyata jadi kunci mengubah persepsi pemerintah dan publik.
Eky menambahkan, sinergi DPP, DPD, DPC, hingga PAC sangat penting. “Yang punya anggota itu PAC di ranting. Jadi program DPP harus sauyunan dan real dirasakan anggota,” ujarnya. Penertiban atribut juga dibahas di Komisi 3 agar hanya anggota yang bisa menggunakannya.
Kabid SDM dan Tenaga Kerja XTC Indonesia, Muhammad Farhan Fuadi, memaparkan dua program utama setahun ke depan. Pertama fokus pada kualitas SDM lewat pendidikan, sertifikasi anggota, dan pengarahan ketenagakerjaan. Kedua soal kuantitas dengan mendukung penuh pemutakhiran database nasional.
“Di tenaga kerjaan kita cari peluang kerja sesuai kompetensi anggota di daerah, salah satunya security atau outsourcing,” kata Farhan. Ia memastikan bidangnya akan berkolaborasi dengan bidang ekonomi dan bidang lain agar database valid dan program kerja tepat sasaran untuk seluruh anggota XTC. ( undang.s )
