Cianjur, ReformasiAktual.com – Aktivitas galian C di wilayah Jalan Kahuripan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, menjadi perhatian sejumlah pihak setelah muncul informasi mengenai dugaan hambatan terhadap kerja jurnalistik saat proses peliputan dan konfirmasi di lokasi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah wartawan dari berbagai media mendatangi lokasi guna memperoleh keterangan terkait aktivitas pertambangan yang beroperasi di kawasan tersebut. Kedatangan awak media bertujuan untuk melakukan konfirmasi dan menggali informasi dari berbagai pihak terkait,19/Juni/2026.
Namun dalam proses peliputan, terjadi situasi yang menurut beberapa jurnalis berlangsung kurang kondusif. Sejumlah awak media mengaku mengalami perlakuan yang dianggap menghambat proses peliputan. Meski demikian, keterangan tersebut masih merupakan versi dari pihak yang berada di lokasi dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari seluruh pihak terkait.
Selain persoalan peliputan, perhatian juga tertuju pada aspek perizinan aktivitas galian C tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak pengelola menyampaikan bahwa sebagian dokumen perizinan telah dimiliki, sementara beberapa persyaratan administratif lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai status legalitas operasional kegiatan pertambangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari instansi berwenang agar informasi yang berkembang dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Pengamat media dan sejumlah insan pers menilai bahwa setiap pihak perlu menghormati tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di sisi lain, wartawan juga berkewajiban menjalankan tugas secara profesional, berimbang, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, berbagai pihak yang disebut dalam informasi yang beredar masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana melalui mekanisme yang berlaku, baik terkait dugaan hambatan terhadap kerja jurnalistik maupun mengenai aspek perizinan aktivitas pertambangan. Dengan demikian, kepastian informasi dapat diperoleh secara objektif dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Redaksi akan memuat hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait sebagai bagian dari komitmen terhadap pemberitaan yang berimbang dan profesional.
Red
