BANTAENG – reformasiaktual.com Polemik pembangunan lapangan mini soccer di kawasan Pantai Marina Bantaeng kembali memanas. Ketua Pemuda LIRA Kabupaten Bantaeng, Andi Yusdanar Hakim, melontarkan tantangan terbuka kepada jajaran Perseroda Kabupaten Bantaeng untuk duduk bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Bantaeng.
Menurut Yusdanar, hal pertama yang harus dipahami masyarakat maupun Perseroda adalah bahwa Perseroda lahir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melalui penyertaan modal pemerintah daerah.
“Pertama yang harus dipahami, baik Perseroda maupun masyarakat Bantaeng, Perseroda lahir itu dari APBD. Perseroda lahir itu dari rahim APBD. Apalagi tahun-tahun kemarin ada penyertaan modal besar dari APBD ke Perseroda,” kata Yusdanar, Sabtu (4/7/2026).
Ia mempertanyakan mengapa pembangunan yang menurutnya bermuara kepada kepentingan masyarakat, dilakukan tanpa mekanisme yang dinilai terbuka.
“Kenapa perlu tahu sistem yang dibangun, apalagi itu pembangunan yang bermuara ke masyarakat, kenapa harus lepas tender? Contoh BUMN saja yang notabene sudah punya income tersendiri masih melakukan tender. Apalagi tempat dibangun itu mini soccer, pernah tidak ada pelepasan aset, karena ada bangun di situ sebelumnya,” ujarnya.
Yusdanar juga mempertanyakan dasar kewenangan Perseroda mengelola kawasan Pantai Marina. Terlebih Perseroda sejatinya hanya menjalankan mandat pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).
“Paham tidak pengelolaan aset? Perseroda itu lahir untuk kelola KIBA. Ingat, pengelolaan Pantai Marina diberikan oleh UPTD Pariwisata. Ini tumpang tindih. Kenapa kami sebut proyek siluman? Karena tidak jelas, langsung bongkar langsung bangun. Ini ada yang mengatur. Saya minta UPTD dan Perseroda tunjukkan mana SK pengelolaannya,” katanya.
“Ingat itu, pengelola KIBA itu pun kalau ada IUP. Apakah Perseroda tidak mampu atau tidak berhasil kelola KIBA sampai harus tangani Marina? Apakah sudah habis penyertaan modal kemarin?,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yusdanar meminta Perseroda membuka seluruh data penggunaan penyertaan modal.
“Saya tantang Perseroda ayo kita buka-bukaan di DPRD. Jangan bawa-bawa analisis keuangan dan income. Anda lahir dari APBD. Katanya bukan dari APBD, akta pendirian saja dari APBD,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Yusdanar juga melontarkan kritik keras terhadap manajemen Perseroda.
“Semua di Perseroda itu dungu. Kalau ada keberatan ayo kita duduk bersama di DPRD membahas itu.”
“Bahkan fotokopi KTP yang jadi pengurus itu APBD yang bayar. Analisis keuangan dari mana menyatakan mini soccer akan berhasil? Itu lapangan futsal di Manggis, bahkan pemda mau pihak ketigakan. Mana lagi futsal yang dibangun mantan bupati dulu. Analisa ekonomi dari mana? Mereka hanya mau hamburkan uang APBD.”
Ia pun meminta Perseroda membuka audit independen. “Sebaiknya Perseroda buka audit independen per tahun ini. Kita mau lihat.”
Yusdanar menegaskan siap hadir sendiri apabila DPRD menggelar forum pembahasan.
“Ayo kita duduk bersama di Paripurna. Saya tantang kalian. Seorang diri Yusdanar tantang semua orang Perseroda Bantaeng duduk bersama di DPRD Bantaeng di Paripurna RDP untuk membahas lebih jauh hal ini,” ujarnya.
Ia juga mengaku akan mengupas seluruh penyertaan modal yang diterima Perseroda.
“Kalian habisi penyertaan modal! Mana pertanggungjawaban penyertaan modal? Insyaallah saya akan kupas habis semua penyertaan modal yang masuk. Kau apakan semua itu penyertaan modal itu. Jangan-jangan hanya hamburkan uang APBD,” tegasnya.
Yusdanar mengungkapkan bahwa pada masa Penjabat Bupati Andi Abubakar pernah dibangun komunikasi untuk melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan Marina.
“Bahkan di pemerintahan Pj Andi Abubakar kami sempat bangun komunikasi dengan beberapa pihak pengusaha untuk pihak ketigakan Pantai Marina, karena biaya pemeliharaan yang tinggi habiskan APBD.”
Ia pun menilai langkah Perseroda masuk mengelola Marina patut dipertanyakan.
“Kami sayangkan Perseroda tiba-tiba mau kelola itu. Itu korupsi. BUMN saja jelas tender. Ini ruang korupsi yang dikemas dalam konsep yang katanya nambah PAD.”
Menurutnya, apabila Perseroda tidak mampu memberikan keuntungan bagi daerah, maka keberadaannya perlu dievaluasi.
“Kalau Perseroda tidak hasilkan income untuk Bantaeng, mending bubarkan saja Perseroda daripada APBD dihabiskan untuk gaji Perseroda, gaji puluhan juta,” jelas dia.
Dalam pernyataan penutupnya, Yusdanar bahkan melontarkan taruhan terbuka kepada Direktur Perseroda Bantaeng.
“Ayo, saya tantang Dirut Perseroda. Kalau bisa buktikan bukan pakai APBD, saya cium telapak kaki Dirut Perseroda. Tapi kalau saya yang buktikan bahwa Perseroda pakai APBD, Supriady Malik sebagai salah satu karyawan Perseroda harus cium telapak kaki saya,” ketusnya.
Ia juga menegaskan akan segera menyurati DPRD Kabupaten Bantaeng agar RDP dapat digelar. Menurut Yusdanar, ketidakhadiran Perseroda dalam forum tersebut akan menjadi penilaian publik.
“Mau itu saya yang menyurat, atau Perseroda yang menyurat ke DPRD, kalau tidak datang semua di forum RDP maka mereka (Perseroda) semua pengecut,” pungkasnya.
Sebelumnya, RedaksiBaru.id telah berupaya untuk konfirmasi langsung kepada Dirut Perseroda Bantaeng, Iqbal. Hanya saja, tidak ada respon hingga saat ini.
Belakangan, Humas Perseroda Bantaeng, Aidil Akbar menemui tim RedaksiBaru.id dan memberi penjelasan bahwa kegiatan pembangunan di kawasan Pantai Marina merupakan swakelola dari hasil usaha Perseroda.
“Itu swakelola. Untuk pendanaan bukan bersumber APBD atau penyertaan modal, maupun dari APBN. Murni Swakelola,” ujarnya beberapa waktu lalu.
TIM/AGUS
