GARUT | REFORMASIAKTUAL.COM — Musyawarah Desa (Musdes) Tanjung Mulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, yang digelar Jumat, 14 Agustus 2026, turut diwarnai penyampaian aspirasi dan desakan dari sejumlah tokoh masyarakat terkait sejumlah persoalan yang disebut terjadi di lingkungan Pemerintahan Desa Tanjung Mulya.
Musdes tersebut pada prinsipnya membahas berbagai agenda desa, termasuk perencanaan dan penerapan anggaran untuk periode 2027. Namun, dalam forum tersebut sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta instansi terkait.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah tata kelola dan transparansi penggunaan sejumlah anggaran desa. Sejumlah tokoh masyarakat meminta BPD menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong adanya klarifikasi terhadap berbagai informasi yang selama ini berkembang di masyarakat.
Minta Kejelasan Terkait Laporan Program Bantuan Sosial
Dalam Musdes tersebut, masyarakat juga meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2024.
Menurut informasi yang disampaikan dalam forum, persoalan tersebut disebut berdampak terhadap sekitar 46 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan telah dilaporkan kepada pihak berwenang pada 11 Juli 2025.
Tokoh masyarakat meminta BPD memperoleh informasi mengenai sejauh mana proses penanganan laporan tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa keberadaan laporan atau pengaduan tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana. Status dan substansi laporan tersebut tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan Persoalan Pengelolaan Dana Desa Juga Dipertanyakan
Selain persoalan bantuan sosial, masyarakat juga meminta kejelasan terkait dugaan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) periode 2024 hingga 2025.
Dalam forum tersebut disebutkan adanya hasil audit atau pemeriksaan Inspektorat yang menurut informasi yang disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,7 miliar.
Angka tersebut masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada Inspektorat Kabupaten Garut dan pihak-pihak terkait, termasuk mengenai status pemeriksaan, objek temuan, serta apakah terdapat tindak lanjut pengembalian atau proses hukum.
Masyarakat juga meminta BPD berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan laporan atau penanganan perkara yang dimaksud.
BPD Didorong Jalankan Fungsi Pengawasan
Sejumlah tokoh masyarakat dalam Musdes meminta BPD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya serta menyampaikan perkembangan informasi kepada masyarakat secara terbuka.
Terkait adanya desakan agar dilakukan evaluasi terhadap kepala desa maupun perangkat desa, hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang tetap harus diproses berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa Kepala Desa atau perangkat Desa Tanjung Mulya telah melakukan tindak pidana atau terbukti menyebabkan kerugian negara.
Rencana Audiensi ke Pemkab Garut
Menindaklanjuti aspirasi yang berkembang dalam Musdes, sejumlah anggota BPD bersama tokoh masyarakat Tanjung Mulya disebut berencana menyampaikan surat audiensi kepada Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut pada pekan berikutnya.
Dalam rencana tersebut, masyarakat juga berencana meminta kehadiran instansi atau aparat penegak hukum terkait agar dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Audiensi diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi bersama sehingga informasi mengenai pengelolaan anggaran desa, bantuan sosial, serta tindak lanjut laporan dapat diketahui secara jelas berdasarkan data dan dokumen resmi.
Redaksi Reformasi Aktual akan berupaya melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Desa Tanjung Mulya, BPD Tanjung Mulya, Inspektorat Kabupaten Garut, serta aparat penegak hukum terkait untuk memperoleh informasi yang berimbang.
Hak jawab dan hak koreksi terbuka bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pemberitaan ini.
Toni R
