Reformasiaktual.com//BANDUNG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Kerja Jurnalis Nasional (DPP KKJN) Sri Wahyudi melantik jajaran Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KKJN Jawa Barat dalam sebuah kegiatan di Kota Bandung. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang penegasan arah baru organisasi dalam membangun profesionalisme insan pers.
Dalam sambutannya, Sri Wahyudi mengajak seluruh wartawan yang tergabung dalam KKJN untuk mengubah pola pikir dan pola kerja jurnalistik. Ia menekankan bahwa wartawan harus mampu mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, sudah bukan zamannya wartawan menunjukkan sikap arogan atau merasa paling hebat dalam menjalankan profesinya. Kritik tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara profesional, beretika dan berorientasi pada solusi.
“Bukan saatnya wartawan hebat, jagoan, mah enggak ada, enggak ada. Yang salah,” tegas Sri Wahyudi.
Ia mencontohkan, ketika seorang wartawan menemukan adanya persoalan atau kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, langkah awal yang perlu dikedepankan adalah komunikasi dan konfirmasi. Dengan demikian, fungsi kontrol pers dapat berjalan tanpa menghilangkan prinsip profesionalisme.
“Ketika ada salah enggak perlu koar-koar dulu. Sampaikan, Pak, bapak salah loh seperti ini,” ujarnya.
Sri Wahyudi juga berharap Pemerintah Kota Bandung dapat membangun kemitraan yang baik bersama jajaran DPD dan DPC KKJN yang berada di wilayah Kota Bandung. Kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dinilai penting dalam mendukung pembangunan serta penyebarluasan informasi yang benar kepada masyarakat.
Tidak hanya dengan pemerintah, ia juga mendorong seluruh jajaran KKJN untuk membuka ruang kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM maupun kelompok lainnya. Menurutnya, organisasi jurnalistik harus hadir dan menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat.
“Termasuk organisasi, ormas, LSM, masyarakat itu harus jadi mitra daripada Kelompok Kerja Jurnalis Nasional,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP KKJN kembali mengingatkan tentang tugas pokok dan fungsi seorang wartawan.
“Ia menegaskan bahwa wartawan bukan aparat penegak hukum, sehingga setiap kegiatan jurnalistik harus tetap berjalan sesuai profesi, kode etik dan ketentuan yang berlaku.
Sri Wahyudi mengapresiasi kerja keras panitia yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan pelantikan DPD KKJN Jawa Barat. Meski proses persiapan dihadapkan pada berbagai tantangan, acara tersebut akhirnya dapat terlaksana dengan baik.
“Untuk melaksanakan kegiatan ini tidak sedikit tantangan. Saya tahu persis, tapi sampai saat ini bisa terlaksana itu sangat luar biasa,” pungkasnya.
