Reformasiaktual.com // GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN), dalam rangka optimalisasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Garut, pada Selasa (22/09/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, dr. Hj. Marlinda Siti Hana, MKM, beserta jajaran terkait serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari berbagai kecamatan.
Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Garut memiliki sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori Desil 1–5 (kelompok termiskin), dari total populasi sekitar 2,92 juta jiwa. Sementara kelompok Desil 1–4 mencapai sekitar 1,5 juta jiwa. Secara aturan pusat, prioritas utama bantuan sosial memang ditujukan bagi kelompok Desil 1–5. Namun pemerintah menyadari kemiskinan bersifat dinamis .warga bisa jatuh miskin mendadak akibat sakit, bencana, atau kehilangan mata pencaharian.
Sekda Garut, Nurdin Yana Didampingi Kadinsos Garut dr. Hj.Marlinda menyampaikan bahwa perbaik data Akan di lakukan Secara berkala Namun Yang lebih penting Jangan Sampai Warga yang benar-benar Miskin terabaikan karena Tidak sesuai Data
“Data adalah alat, bukan penghalang. Jika di lapangan warga benar-benar membutuhkan, maka data harus menyesuaikan dengan kenyataan, bukan sebaliknya. Perbaikan data desil terus kita lakukan secara berkala, namun yang lebih penting, tidak ada satu warga yang benar-benar miskin terabaikan hanya karena angka di layar tidak sesuai.”
“Kemiskinan itu dinamis. Hari ini cukup, besok bisa jatuh miskin karena sakit, bencana, atau musibah. Sistem desil perlu terus diperbarui, dan kita berikan ruang bagi verifikasi lapangan agar warga yang baru membutuhkan tidak tertinggal. Tepat sasaran berarti kita peka terhadap kenyataan, bukan hanya setia pada angka.” Tegas Nurdin yana
Kadinsos Garut, dr. Hj. Marlinda Siti Hana, MKM Menambahkan bahwa Akan Terus berupaya memutakhirkan data di lapangan dan Tetap berupaya membantu melalui bantuan Sosial LAFAD Ruhama
“Kami terus berupaya memutakhirkan data DTSEN secara berkala. Kami menyadari masih ada ketidaksesuaian data di lapangan, dan kehadiran para pendamping PKH serta BPNT hari ini sangat penting untuk menjembatani realitas di lapangan dengan data di sistem. Setiap laporan dari warga akan kami verifikasi dengan kunjungan langsung.”
“Bagi warga yang belum masuk dalam data desil namun benar-benar membutuhkan, kami tetap berupaya membantu melalui jalur Bantuan Sosial LAFAD Ruhama — bantuan yang bersifat langsung dan tidak menunggu pemutakhiran data pusat. Semua warga yang membutuhkan tetap menjadi tanggung jawab kita.” Ujar Kandisos Garut
Langkah Konkret yang Disepakati
*Pelaporan Terbuka Warga maupun pendamping sosial dapat melaporkan ketidaktepatan data melalui sistem DTSN maupun ke kantor Kelurahan/Kecamatan terdekat
*Verifikasi Berkala , Setiap laporan akan diverifikasi ulang maksimal setiap 3 bulan sekali
*Validasi Lapangan — TKSK, pendamping PKH, dan pendamping BPNT turun langsung memastikan kondisi warga
*Jalur Bantuan Alternatif: LAFAD Ruhama — Warga yang belum terdata di desil namun layak dibantu tetap bisa mendapatkan bantuan sosial melalui mekanisme LAFAD Ruhama, tanpa harus menunggu perubahan data pusat
LAFAD Ruhama adalah mekanisme bantuan sosial bersifat langsung dan cepat dari Dinas Sosial Kabupaten Garut, ditujukan bagi warga yang :
- Belum tercatat di data desil 1–5 namun nyata-nyata membutuhkan
- Mengalami musibah mendadak (sakit, kebakaran, bencana alam)
- Terjepit di celah data namun kondisinya layak dibantu
Jika Anda atau tetangga Anda merasa berhak menerima bantuan namun belum terdata, silakan sampaikan ke pendamping PKH/BPNT di wilayah Anda, ke pihak Kelurahan/Kecamatan, atau langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Garut. Melalui jalur LAFAD Ruhama, pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada warga yang benar-benar membutuhkan terabaikan.
Pian
