Reformasiaktual.com//Pemerintah Kota Sawahlunto Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Bandung untuk mempelajari praktik baik pembangunan daerah, khususnya penerapan smart governance dan pengembangan layanan publik berbasis digital.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra mengatakan, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang dinilai relevan untuk dijadikan referensi karena memiliki berbagai pengalaman dalam mengembangkan tata kelola kota dan layanan publik.
Menurut Riyanda, meski memiliki skala wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda, Sawahlunto dan Bandung memiliki sejumlah karakteristik yang relatif serupa, termasuk kondisi geografis yang berbukit.
“Kita melihat Bandung ini sebagai salah satu promotor. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Bandung,” ujar Riyanda di Pendopo Kota Bandung, Kamis 24 September 2026.
Ia menyebut, salah satu hal yang menarik perhatian Pemkot Sawahlunto adalah pengembangan layanan publik digital yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Selain layanan digital, Pemkot Sawahlunto juga melihat pengalaman Kota Bandung dalam menata infrastruktur perkotaan, termasuk pengelolaan jaringan kabel dan utilitas di kawasan strategis.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyambut baik pertukaran pengalaman antardaerah.
Menurutnya, setiap kota memiliki persoalan yang berbeda meskipun sama-sama berada dalam kerangka aturan pemerintahan yang sama.
“Keragaman kota-kota di Indonesia ini dipersatukan lewat aturan yang sama. Aturannya sama, tapi masalahnya beda,” kata Farhan.
Ia menjelaskan, penerapan smart governance tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi digital, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.
Salah satu pengalaman yang dibagikan Kota Bandung adalah penataan jaringan kabel telekomunikasi.
Farhan mengatakan, persoalan kabel yang semrawut tidak cukup diselesaikan melalui pemotongan kabel secara berkala.
Pemkot Bandung kemudian mendorong pembangunan infrastruktur utilitas bawah tanah untuk membantu menata jaringan telekomunikasi di kawasan perkotaan. Penataan tersebut dilakukan dengan melibatkan operator telekomunikasi agar kebutuhan tata kota dapat berjalan seiring dengan aktivitas bisnis.
“Yang kita urus itu tata kotanya. Kalau urusan bisnisnya, biar mereka yang mengurus,” ujarnya.
Menurut Farhan, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan membutuhkan kombinasi antara kebijakan, kolaborasi, teknologi, dan infrastruktur pendukung.
Dalam sesi pertukaran praktik baik, Pemkot Bandung juga memaparkan pengembangan smart governance dan layanan publik digital, mulai dari integrasi layanan pemerintahan, pengelolaan data, hingga inovasi digital.
Salah satu yang diperkenalkan adalah pengembangan layanan digital Halo Bandung yang diarahkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu ekosistem layanan.
Selain smart governance dan layanan digital, Pemkot Sawahlunto juga mempelajari sejumlah praktik pembangunan lainnya di Kota Bandung, antara lain pengelolaan data kewilayahan melalui Layanan Catatan Informasi RW (Laci RW), pemanfaatan data untuk program masyarakat dan pengelolaan sampah, pengelolaan cagar budaya, pengembangan ekonomi kreatif, hingga pengelolaan transportasi perkotaan.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Disciptabintar), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung. Juga perwakilan OPD Pemkot Sawahlunto.
Kepala Diskominfo Kota Bandung
